tirto.id - Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean, menilai rencana Kemendagri yang ingin memberikan gelar Bapak Pembangunan Desa ke Presiden RI Joko Widodo, tidak tepat dan berlebihan.
Sebab, menurut Ferdinand, belum waktunya Jokowi menerima gelar seperti itu saat belum banyak hal yang diraih sebagai prestasi.
"Jokowi juga semestinya harus lebih tahu diri bahwa yang dilakukannya belum seberapa untuk bangsa ini. Janganlah terlalu banyak menuntut gelar. Karena hal tersebut akan menjadi catatan sejarah di mana orang yang belum berbuat apa-apa, mendapat gelar, ini akan menjadi catatan buruk bagi bangsa kita. Sejarah bangsa kita," kata Ferdinand saat dihubungi wartawan Tirto, Rabu (20/3/2019) pagi.
Menurut Ferdinand, baiknya Jokowi jika ingin mencari elektabilitas dari para Kepala Desa untuk melakukan acara lain yang lebih bermanfaat. Karena acara pemberian gelar hanya akan menjadi bahan lelucon di masa mendatang.
"Melihat tak ada prestasi Pak Jokowi tetapi mendapat gelar, ini kan menjadi lelucon. Lucu bagi sejarah," katanya.
Ferdinand juga mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk bisa lebih bijak mendapatkan suara masyarakat, bukan dengan memberikan gelar.
"Lakukan hal yang benar. Kinerja yang benar. Kinerja yang baik dan bagus, otomatis masyarakat itu akan memberikan suaranya tanpa harus gelar-gelar seperti ini, tanpa harus apel-apelan seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo di Semarang," lanjutnya.
Oleh karena itu, Ferdinand melihat penting untuk membatalkan perencanaan pemberian gelar ke Jokowi, mengingat besarnya anggaran yang digunakan.
"Terlebih lagi, kami berharap acara ini akan dibatalkan oleh Kemendagri, karena menggunakan anggaran yang cukup besar sekali, kalau ratusan M itu digunakan untuk membangun desa kan sudah bisa berapa jembatan yang diselesaikan, jalan rusak yang diselesaikan, kita fokus ke situ. Daripada memperalat APBN kita untuk anggaran yang tidak jelas," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
