tirto.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih terus mencari solusi untuk proses rekrutmen CPNS di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Infrastruktur di daerah Lombok Utara dan Tengah memang rusak parah usai dilanda gempa beruntun beberapa minggu lalu.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan berjanji akan berkomunikasi dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurut Ridwan, pihaknya akan memetakan infrastruktur yang masih berfungsi karena belum tentu seluruhnya rusak parah.
"Kita masih melihat apakah infrasturktur terutama di Lombok Utara, apa di Lombok Tengah itu masih ada yang bisa berfungsi baik enggak. Tentu kan sekrang teman-teman dari PUPR juga membangun dan [yang] existing-existing itu sedang diperiksa," ungkap Ridwan di Gedung BKN, Jakarta Timur, Kamis (20/9/2018)
Kalau infrastruktur tersebut masih bisa dimanfaatkan, kata dia, maka pendaftaran akan dilakukan sesuai jadwal, yakni 26 September 2018. Kuota penerimaan PNS di Provinsi NTB pada tahun ini mencapai 2.915 orang.
Dengan rincian Pemprov NTB memperoleh jatah sebanyak 332 orang, Kabupaten Lombok Barat 185, Lombok Tengah 481, Lombok Timur 225, Bima 332, Sumbawa 217, Dompu 173, Sumbawa Barat 226, Lombok Utara 264, Kota Mataram 262 dan Kota Bima 198 orang.
"Nanti kita lihat ada solusi apa yang bisa diformulasikan dengan gubernur yang baru. Akan ada treatment khusus meski masih kita usahakan dengan time frame yang tadi," katanya lagi.
"Semoga pada tanggal paling cepat 26 September itu bisa dimulai serentak dan enggak ada yang tertinggal," lanjut dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Fathurrahman menyatakan, pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Nusa Tenggara Barat kemungkinan ditunda sebagaimana daerah lain di Indonesia karena alasan teknis dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan penundaan pendaftaran berkas CPNS itu, dikarenakan alasan teknis dari pemerintah pusat, seperti persyaratan lamaran yang masih diubah karena berkaitan dengan daerah penempatan.
"Sebenarnya pendaftaran dilaksanakan 19 September ini, tapi karena ada kendala teknis dari Kemenpan RB akhirnya ditunda. Dan penundaan ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di NTB," kata dia di Mataram, Selasa (18/9/2018).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
