One Billion Rising

Batu Sandungan Upaya Antikekerasan Terhadap Perempuan

Oleh: Patresia Kirnandita - 18 Februari 2018
Dibaca Normal 3 menit
Tuduhan miring soal bagian dari kampanye global, budaya lokal, serta keputusan pemerintah daerah maupun pusat bisa menjadi batu sandungan upaya antikekerasan terhadap perempuan.
tirto.id - “Kau yang duduk di meja redaksi, dengarkan aku,

Sebelum kau putuskan berita mana yang akan mengubah dunia,

Karena ini saatnya aku mengubah duniamu,

Entah apa yang membuatmu yakin bahwa aku tak bersungguh-sungguh menolak pelecehan.

Apa karena statusku magang, kau bisa sewenang-wenang?

Apa karena pekerja lain bungkam, kau kira aku akan tetap diam?”

Suara Linda bergema di Pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Rabu (14/2/2018) malam, tangannya bergetar memegang secarik kertas. Di hadapan sekelompok anak muda yang sudah berkumpul sejak pukul 18.00, ia mendaraskan baris demi baris monolog buatan Dewi Nova bertajuk “Pengadilan untuk Media: Manifesto Perempuan Pekerja Media”.

Linda adalah satu dari beberapa perempuan yang tampil membacakan monolog pada acara One Billion Rising (OBR): kampanye global tentang antikekerasan terhadap perempuan yang dirayakan pertama kali sejak 2013. Kampanye ini sudah digagas oleh Eve Ensler, aktivis dan penulis naskah The Vagina Monologues, sejak 2012. Peristiwa perkosaan perempuan 24 tahun di India oleh enam laki-laki di bus pada Desember 2012 menjadi momentum bagi OBR untuk mendapat perhatian dari warga dunia.

Dicatat dalam situs OBR, kata “one billion” diusung dengan alasan adanya catatan PBB yang menyatakan 1 dari 3 perempuan atau sekitar satu miliar perempuan di dunia mengalami kekerasan. Jamaknya kekerasan terhadap perempuan ini yang membuat sekitar 200 negara ambil bagian dalam kampanye OBR, termasuk Indonesia.

OBR dan Kampanye-Kampanye Global Lain di Indonesia

Di Indonesia, One Billion Rising mulanya digagas secara individual, salah satunya oleh Dhyta Caturani. Pendiri PurpleCode Collective—organisasi yang berfokus pada isu gender dan teknologi—ini menyampaikan kepada Tirto, “Saya dan beberapa kawan lain call out kepada orang-orang di media sosial untuk ikut OBR. Saat itu kami memutuskan, OBR di Indonesia akan dijalankan bersama-sama oleh individu dan kelompok aktivis, tetapi tanpa membawa bendera organisasi.”

Dengan melepaskan bendera organisasi, Dhyta berharap bisa menjangkau lebih banyak perempuan yang bukan aktivis. Pasalnya, banyak perempuan yang masih segan untuk bergabung dalam acara yang diusung oleh LSM atau kelompok tertentu.

Seperti halnya perkosaan di India yang disebutkan tadi, perkosaan terhadap mahasiswi Universitas Bina Nusantara yang terjadi pada 2011 juga mendorong para penggagas OBR di Indonesia untuk menjalankan kampanye serupa yang telah dilakukan Eve Ensler. Di samping itu, gaung OBR yang terdengar dari berbagai negara juga memotivasi Dhyta dan kawan-kawan untuk mengamplifikasi seruan antikekerasan terhadap perempuan.

One Billion Rising hanyalah satu dari banyak kampanye global terkait isu gender yang masuk ke Indonesia. Tahun lalu, semenjak kasus pelecehan seksual oleh Harvey Weinstein diungkap berbagai media, kampanye #MeToo—yang sudah diinisiasi Tarana Burke sejak 2007 dan digaungkan kembali oleh aktris Alyssa Milano sepuluh tahun kemudian—menyebar ke berbagai negara lewat media digital. Satu per satu, orang-orang yang pernah mengalami pelecehan seksual di berbagai ranah menceritakan pengalamannya dan mendorong wacana ini terus membubung selama berbulan-bulan.


Pada tahun yang sama, ajakan untuk turun ke jalan dan menyuarakan protes terkait kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan diajukan oleh para aktivis yang menggagas Women’s March. Gagasan membuat aksi macam ini lahir sesaat setelah Donald Trump—yang beberapa kali mengucapkan kalimat bernada merendahkan perempuan di hadapan publik—dilantik menjadi presiden AS.

Massa yang tumpah ruah di jalan saat Women’s March tidak hanya ditemukan di Negeri Paman Sam, tetapi juga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tagar Women’s March yang dilekatkan dengan nama kota atau negara tertentu bermunculan di media sosial, seiring dengan dokumentasi poster berisi protes-protes mereka.


Di Jakarta, Women’s March diadakan pada 4 Maret 2017, sesaat menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret. Ratusan aktivis dan individu, perempuan dan laki-laki, yang peduli terhadap isu hak dan perlindungan perempuan serta LGBT berkumpul dan menyuarakan aspirasi mereka.

Tahun ini, ajakan untuk turut dalam aksi Women’s March sudah diserukan oleh @womensmarchindo sejak Januari. Jakarta, Serang, Bandung, Salatiga, Malang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, dan Lampung adalah kota-kota yang mengadakan Women’s March pada awal Maret mendatang.


Dilansir Antara, pada 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diangkat oleh PBB menjadi duta HeForShe dalam program “Impact10x” bersama dengan Presiden AS Barack Obama; Perdana Menteri India Narendra Modi; Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven; dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Salah satu isu yang diangkat oleh delegasi Indonesia dalam Konferensi HeForShe adalah upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Infografik menari bersama one billion rising


Strategi Menjalankan Kampanye Global di Indonesia


Menurut Irwan Martua Hidayana, pengajar Antropologi Gender dan Seksualitas di Departemen Antropologi, FISIP UI, ada strategi tertentu yang digunakan untuk memasukkan isu dari kampanye global ke Indonesia.

Ketika menjalankan kampanye-kampanye semacam ini, tentu ada kendala lokal yang mesti dihadapi inisiator di setiap negara. Seperti disampaikan Irwan, ada tuduhan bahwa kampanye global adalah isu Barat.

Menanggapi anggapan miring macam ini, Dhyta mengatakan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan adalah isu yang ditemui di mana-mana, bukan di segelintir negara. “Kalaupun kekerasan tidak terjadi pada diri sendiri atau orang-orang terdekat, hal ini bisa dengan mudah ditemukan di berita-berita dari mana pun setiap hari,” ujarnya.

Di samping anggapan miring soal kampanye global, kendala lainnya datang dari aturan adat atau Perda yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan yang berlaku sampai sekarang. Menghadapi situasi yang sudah berlangsung sejak lama seperti ini, pemerintah pun membuat berbagai kebijakan, program, atau Undang-Undang yang bernada antikekerasan terhadap perempuan.


“Yang kemudian menjadi tantangan adalah bagaimana menyampaikan kampanye ini saat berhadapan dengan konteks budaya lokal. Yang penting, bagaimana kita menerjemahkan kampanye tersebut di tempat-tempat tertentu yang permasalahan utamanya berbeda-beda” ujar Irwan.

Salah satu penulis buku Seksualitas Remaja (1999) ini mencontohkan, di desa-desa bisa saja yang diutamakan adalah kampanye menghentikan perkawinan anak. Namun, menjadi tidak efektif bila topik pelecehan perempuan di institusi media sebagaimana diangkat dalam OBR disampaikan di hadapan masyarakat yang lapangan pekerjaan utamanya bertani atau beternak.

Negara Malah Munculkan Kendala Baru

Pemerintah memang sudah mengeluarkan produk hukum atau kebijakan yang sejalan dengan kampanye global antikekerasan terhadap perempuan. Namun, hal yang ironis terjadi seiring dengan wacana RKUHP yang hangat diperbincangkan belakangan ini, misalnya yang terkait pasal zina.

“Jika pasal zina diperluas, kriminalisasi akan menimpa laki-laki dan perempuan, tetapi perempuanlah yang paling dikorbankan, makin rentan kekerasan. Apalagi untuk korban-korban perkosaan,” komentar Dhyta.

Perempuan-perempuan yang tidak bisa membuktikan di depan hukum bahwa dirinya diperkosa akan dianggap melakukan zina. Begitu pula dengan anak dan perempuan yang menikah siri, serta perempuan penganut aliran kepercayaan karena dianggap berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan yang sah.


Optimisme Terus Berlanjut

Meskipun ada berbagai kendala dalam menjalankan kampanye global antikekerasan terhadap perempuan, Irwan menyiratkan optimismenya karena budaya masyarakat senantiasa bergerak. Hal ini berdampak terhadap tumbuhnya kesadaran untuk melawan kekerasan terhadap perempuan seiring waktu.

Pendapat Irwan sejalan dengan pernyataan Dhyta. Perempuan yang pernah terlibat dalam Belok Kiri Fest ini memandang, walau kekerasan terhadap perempuan sudah terinternalisasi dalam budaya masyarakat, masyarakat harus mengingat bahwa budaya yang buruk harus diperbaiki.

“Ajakan untuk menyadari hal inilah yang kami suarakan. Kami tidak menyinggung budaya masyarakat di adat tertentu secara spesifik, tetapi kami yang kami sasar adalah budaya kekerasannya,” tutup Dhyta.

Baca juga artikel terkait AKTIVISME atau tulisan menarik lainnya Patresia Kirnandita
(tirto.id - Humaniora)

Reporter: Patresia Kirnandita
Penulis: Patresia Kirnandita
Editor: Suhendra
Dari Sejawat
Infografik Instagram