tirto.id - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membantah ada kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) di berbagai wilayah seperti yang dikeluhkan masyarakat belakangan ini. Bahlil mengeklaim, keluhan tersebut muncul karena ada masa transisi peralihan penjualan ke pangkalan resmi PT Pertamina, dari yang sebelumnya tersedia di pengecer. Akan tetapi, Bahlil mengakui masih ada masyarakat kesulitan mengakses gas LPG 3 kg karena lokasi mereka tinggal belum tersedia pangkalan gas LPG.
“Barang nggak ada yang langka, saya jamin. Saya jamin nggak langka, cuma persoalannya dari 100 meter (jarak dengan pengecer), sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 (meter) atau 1 kilometer,” ungkapnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (03/02/2025).
Selain itu, Bahlil menekankan tidak ada pembatasan kuota subsidi LPG 3 kg, bahkan pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut volume impor LPG tetap sama dalam beberapa bulan terakhir ini. “LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama, bulan lalu dan bulan sekarang, atau 3 sampai 4 bulan lalu, sama aja, nggak ada (pemangkasan kuota subsidi),” ucap Bahlil.
Bahlil menyebut pemerintah mendapatkan laporan bahwa kerap terjadinya penyaluran gas LPG yang tidak tepat sasaran. Dia pun mengklaim adanya permainan harga gas LPG di lapangan.
“Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu seharusnya tidak lebih dari Rp5.000-Rp6.000. Negara itu mensubsidi. Harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar Rp12.000, kurang lebih per kilogram,” ungkap Bahlil.
Bahlil lantas meyakini terdapat sekelompok yang sengaja membeli LPG dengan angka yang tidak wajar. Temuan tersebut lantas membuat pemerintah memberlakukan regulasi baru untuk menghapus pengecer sebagai distributor gas LPG 3 kg itu. Maka dari itu, Bahlil berharap penerapan kebijakan baru akan membuat pemerintah lebih mudah dalam memantau memantau harga penjualan gas LPG 3 kg.
“Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol,” imbuh Bahlil.
Dia pun kembali menegaskan, apabila masih terdapat kenaikan harga penjualan di pangkalan, maka pihaknya tak segan untuk mencabut izin pangkalan tersebut.
“Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan izin pangkalannya dicabut. Dikasih denda dan kita bisa tahu siapa pemainnya,” ucap Bahlil.
Sedangkan untuk level pengecer, Bahlil mengakui harga gas LPG 3 kg di pengecer tidak dapat dikontrol. Oleh karena itu, Bahlil mengaku dirinya sudah mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera melakukan pengecekan di lapangan secara berkala.
“Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat, itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa, dia bisa kita kontrol harganya, karena kalau tidak ini bisa berpotensi penyalahgunaan. Ini transisi aja sebenarnya,” kata Bahlil.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
