Rahma Dwi Safitri

KPK akan secara berkala sampaikan perkembangan kasus dugaan pemerasan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai transparansi proses hukum.

Tindakan pemerasan oleh Abdul Wahid dilakukan di tengah kondisi APBD Provinsi Riau yang sedang defisit hingga Rp3,5 triliun.

KPK menggandeng Kemendagri yang juga melakukan audit terhadap pemerintahan Provinsi Riau.

KPK melihat adanya indikasi penerimaan uang dari sumber lain di luar kasus utama pemerasan.

Dalam pertemuan dengan SKPD, KPK mengatakan bahwa Abdul Wahid akan akan mengevaluasi atau dimaknai diancam dimutasi apabila pejabat tidak patuh.

Asep mengatakan bahwa Gubernur Riau itu sempat sembunyi karena salah satu pejabat yang diajak janji bertemu tidak datang tepat waktu dan curiga ada OTT.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa pemerasan dilakukan oleh Abdul Wahid sejak awal menjabat.

Budi mengatakan, nilai aset yang disita dari Satori mencapai Rp10 miliar dalam penyitaan yang digelar pada Selasa (4/11/2025).

Tanak justru menilai, penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh justru akan baik untuk kepastian hukum proyek tersebut.

Kepala UPT diancam dimutasi dan dicopot dari jabatan apabila tak menuruti perintah Abdul Wahid.