Indeks Tulisan

Pimpinan PDIP Ungkap Memori Kelam Pilkada Melalui DPRD
Bagi PDIP, pilkada melalui DPRD merupakan pengkhianatan terhadap tujuan Reformasi 1998.

Megawati ke Pram soal Banjir Jakarta: Jangan Reaktif, Pakai Data
Dalam arahannya, Megawati menekankan bahwa penanganan banjir harus berbasis data identifikasi lapangan dan desain kebijakan yang berkelanjutan.

PDIP Soroti Otoritarianisme Populis dan Pembungkaman Kritik
Jamaluddin menyampaikan catatan terhadap bekerjanya otoritarian populis yang membungkam suara kritis dan mengabaikan mekanisme check and balances.

Reformasi Polri, PDIP Desak Penghapusan Dwifungsi Jabatan Sipil
Jamaluddin mengatakan, bagi PDIP, pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati.

Kriminolog UI Usul 2 Wakapolri untuk Wilayah Barat dan Timur
Selain mengusulkan ada dua Wakapolri, Adrianus juga mengusulkann pemisahan badan kepolisian berdasarkan badan kerja dan kewenangan wilayah.

Kuasa Hukum Laras Faizati: Jaksa Gagal Buktikan Unsur Niat Jahat
Tim pembela Laras meminta majelis hakim menyatakan Laras tidak terbukti bersalah, serta membebaskannya dari seluruh dakwaan dan tuntutan.

Kuasa Hukum Laras Nilai Tuntutan JPU Abaikan Perspektif Gender
Kuasa hukum Laras menilai JPU tidak memasukkan pendekatan Feminist Legal Theory, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021.

Kuasa Hukum Nadiem Bantah Aset Sitaan Terkait Kasus Chromebook
Aset Nadiem, sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, berupa tanah dan bangunan di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Polisi Bantah Siksa dan Minta Uang Rp300 Juta ke Ammar Zoni
Ammar Zoni sempat mengaku diminta membayar Rp300 juta oleh penyidik kepolisian dengan dalih agar kasusnya tak dilanjutkan.

Cerita Ammar Zoni: Diminta Rp300 Juta agar Kasus Dihentikan
Ammar juga mengaku diperintahkan untuk mengikuti alur prosedur dalam pembuatan BAP. Simak selengkapnya.
Masuk tirto.id



