Masuk tirto.id
Nabila Ramadhanty
Indeks Tulisan
DPR Beber 3 Jenis Aset yang Bisa Dirampas di RUU Perampasan Aset
Aset pertama yang dapat dirampas negara adalah aset yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.
Polri: Kasus Gagal Bayar Dana Syariah Indonesia Naik Penyidikan
Bareskrim Polri mengindikasikan PT DSI juga menciptakan proyek fiktif untuk menipu peminjam asli.
Singgung Kasus Aurelie, Rieke Diah Kritik Komnas Perempuan
Secara khusus, kasus yang disoroti Rieke adalah memoar berjudul 'Broken Strings', karya dari artis Aurelie Moeremans.
RUU Hukum Acara Perdata Mulai Dibahas, akan Atur Perampasan Aset
RUU Hukum Acara Perdata juga memberi perhatian pada pemenuhan hak kelompok rentan di lingkungan peradilan, termasuk penyandang disabilitas.
Gagal Bayar DSI Rp1,47 T dan Dugaan Laporan Palsu ke OJK
Di tengah gagal bayar Rp1,47 triliun, lender mempertanyakan transparansi Dana Syariah Indonesia dan menyoroti dugaan laporan tidak akurat ke OJK.
RUU Perampasan Aset: Harta Koruptor Meninggal Bisa Disita Negara
Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketaui posisinya dalam beleid RUU Perampasan Aset.
Klausul DPR di RUU Perampasan Aset: Perkara Wajib Putus 60 Hari
Kepastian hukum jadi asas utama RUU Perampasan Aset, harus ada batas waktu hakim memutus perkara perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana.
Hakim Ad Hoc Curhat ke DPR Tak Dapat Gaji Pokok Selama 13 Tahun
Koordinator FSHA, Ade Darussalam, mengaku para hakim ad hoc selama ini hanya mendapatkan tunjangan kehormatan.
Menhut Moratorium Penebangan, Pengangkutan Kayu usai Bencana
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari respons darurat atas menurunnya fungsi ekologis hutan di wilayah terdampak.
Menhut Raja Juli Ungkap Bangun Huntara di Aceh Pakai Kayu Hanyut
Surat Edaran Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) tanggal 8 Desember 2025 menegaskan kayu hanyut tak boleh diperjualbelikan.
