Nabila Ramadhanty

Menurut Rifqi, Komisi II DPR saat ini hanya mendapat penugasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

DPR mendorong pemerintah agar segera memindahkan ASN ke IKN, sebab fasilitas sudah tersedia dan status IKN sebagai ibu kota negara.

Puan menilai evaluasi terhadap APBN berjalan menjadi penting sebagai dasar perbaikan kebijakan fiskal ke depan.

Puan belum memastikan revisi Undang-Undang Pemilu, yang juga disebut akan mengatur soal Pilkada, akan dibahas pada masa sidang ini.

Pelantikan Bias dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 131P Tahun 2025.

Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini menekankan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.

Megawati menilai dalam sistem demokrasi, pemerintah bukanlah musuh personal, melainkan objek kritik kebijakan yang sah.

PDIP menilai penggunaan sistem e-voting bisa mencegah adanya politik uang saat penyelenggaraan pilkada.

PDIP memilih tetap berada di luar pemerintahan dan memposisikan diri sebagai partai penyeimbang.

Bagi PDIP, pilkada melalui DPRD merupakan pengkhianatan terhadap tujuan Reformasi 1998.