Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Politik
Senin, 19 Jan

Nusron Siapkan Rp1,3 M Pulihkan Kantor Pertanahan Rusak di Aceh

Sejumlah dokumen penting, seperti buku tanah, surat ukur, dan warkah, turut terdampak karena terendam banjir dan lumpur.
Hukum
Senin, 19 Jan

Menteri ATR Ungkap Alih Fungsi Hutan Sumatra jadi Tambang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ratusan ribu hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah beralih fungsi untuk tambang dan kebun.
Sosial Budaya
Senin, 19 Jan

Rieke Dorong Child Grooming Masuk di Revisi UU PSDK dan UU LPSK

Rieke berharap isu child grooming dapat dimasukkan secara tegas dan komprehensif dalam revisi UU LPSK dan UU PSDK.
Hukum
Senin, 19 Jan

Menteri ATR: Korban Bencana Sumatra Tak Kehilangan Hak Tanah

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan negara tetap mengakui status hukum tanah warga yang terdampak banjir bandang Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Sosial Budaya
Senin, 19 Jan

Dasco Janji DPR Segera Revisi UU Kebencanaan Dalam Waktu Dekat

Revisi UU Kebencanaan dinilai perlu dilakukan agar negara lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Politik
Senin, 19 Jan

Komisi II DPR: Revisi UU Pemilu Tak Jadi Satu dengan UU Pilkada

Saat ini fokus legislasi DPR hanya pada revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI Tahun 2026.
Politik
Senin, 19 Jan

Dasco Sebut DPR RI Akan Kaji Pemilu Gunakan E-Voting

Menurut Dasco, DPR perlu melakukan kajian menyeluruh sebelum memutuskan apakah e-voting dapat diterapkan di Indonesia.
Politik
Senin, 19 Jan

Komisi XIII Soroti Minimnya Sosialisasi KUHP dan KUHAP Baru

Minimnya sosialisasi dinilai berpotensi menghambat implementasi semangat keadilan restoratif dan rehabilitatif.
Politik
Senin, 19 Jan

Dasco Pastikan Revisi UU Pemilu Tak Ubah Aturan Pilpres Langsung

Perubahan mekanisme pemilihan presiden merupakan ranah konstitusi, bukan ranah undang-undang.
Politik
Senin, 19 Jan

DPR RI Pastikan Wacana Pilkada Dipilih DPRD Tak Masuk Prolegnas

Fokus DPR saat ini adalah melaksanakan putusan MK tentang revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.