Indeks Tulisan

RUU Perampasan Aset: Harta Koruptor Meninggal Bisa Disita Negara
Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketaui posisinya dalam beleid RUU Perampasan Aset.

Klausul DPR di RUU Perampasan Aset: Perkara Wajib Putus 60 Hari
Kepastian hukum jadi asas utama RUU Perampasan Aset, harus ada batas waktu hakim memutus perkara perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana.

Hakim Ad Hoc Curhat ke DPR Tak Dapat Gaji Pokok Selama 13 Tahun
Koordinator FSHA, Ade Darussalam, mengaku para hakim ad hoc selama ini hanya mendapatkan tunjangan kehormatan.

Menhut Moratorium Penebangan, Pengangkutan Kayu usai Bencana
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari respons darurat atas menurunnya fungsi ekologis hutan di wilayah terdampak.

Menhut Raja Juli Ungkap Bangun Huntara di Aceh Pakai Kayu Hanyut
Surat Edaran Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) tanggal 8 Desember 2025 menegaskan kayu hanyut tak boleh diperjualbelikan.

Raja Juli Usul Tambah 21 Ribu Polhut untuk Kawal Hutan Indonesia
Raja Juli menekankan bahwa urgensi ini lahir dari evaluasi mendalam mengenai tekanan terhadap hutan Indonesia.

Kementan dan Bapanas Gandeng TNI Salurkan Dana Bantuan Rp75 M
Kondisi geografis dan kerusakan infrastruktur jalan di wilayah terdampak, seperti Aceh Tamiang, Agam, hingga Tapanuli, jadi tantangan penyaluran bantuan.

Kementan Usul Tambah Anggaran Pulihkan Sektor Pangan Sumatra
Menurut Mentan Amran, dana dari APBN 2026 sebesar Rp1,49 miliar, nilainya masih jauh dari kebutuhan di lapangan.

Amran Catat 107,4 Ribu Hektare Sawah Rusak Imbas Bencana Sumatra
Mentan Amran menyebut angka kematian hewan ternak di ketiga provinsi terdampak bencana Sumatra juga tembus mencapai 824.991 ternak.

Senator Papua Barat Daya Tolak Pengembangan Sawit di Wilayahnya
Senator Papua Barat Daya, Paul Finsen, mengatakan orang Papua tidak suka dengan rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di sana.
Masuk tirto.id



