Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Hukum
Rabu, 14 Jan

Raja Juli Usul Tambah 21 Ribu Polhut untuk Kawal Hutan Indonesia

Raja Juli menekankan bahwa urgensi ini lahir dari evaluasi mendalam mengenai tekanan terhadap hutan Indonesia.
Politik
Rabu, 14 Jan

Kementan dan Bapanas Gandeng TNI Salurkan Dana Bantuan Rp75 M

Kondisi geografis dan kerusakan infrastruktur jalan di wilayah terdampak, seperti Aceh Tamiang, Agam, hingga Tapanuli, jadi tantangan penyaluran bantuan.
Ekonomi
Rabu, 14 Jan

Kementan Usul Tambah Anggaran Pulihkan Sektor Pangan Sumatra

Menurut Mentan Amran, dana dari APBN 2026 sebesar Rp1,49 miliar, nilainya masih jauh dari kebutuhan di lapangan.
Ekonomi
Rabu, 14 Jan

Amran Catat 107,4 Ribu Hektare Sawah Rusak Imbas Bencana Sumatra

Mentan Amran menyebut angka kematian hewan ternak di ketiga provinsi terdampak bencana Sumatra juga tembus mencapai 824.991 ternak.
Politik
Rabu, 14 Jan

Senator Papua Barat Daya Tolak Pengembangan Sawit di Wilayahnya

Senator Papua Barat Daya, Paul Finsen, mengatakan orang Papua tidak suka dengan rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di sana.
Politik
Rabu, 14 Jan

DPD RI Buka Opsi Pelaksanaan Pilkada Gubernur Tak Langsung

Secara pribadi, Sultan berpandangan bahwa mekanisme langsung perlu ditinjau ulang karena biaya politik dalam sistem demokrasi Indonesia mahal.
Sosial Budaya
Rabu, 14 Jan

Komisi I Dukung Blokir Grok AI, Ingatkan Pemerintah Tak Reaktif

Andina juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan beretika.
Bisnis
Rabu, 14 Jan

DPR Ungkap Temuan Pengusaha Cuma Daftarkan 70% Pekerja ke BPJS

Kepesertaan BPJS adalah hak pekerja sebagai warga negara. Dalih apa pun tidak dapat menggugurkan hak pekerja untuk dapat jaminan sosial.
Politik
Selasa, 13 Jan

BGN: Hanya Pegawai Inti SPPG yang Bisa Diangkat PPPK

Menurut Nanik, hal ini penting untuk diluruskan agar tidak menimbulkan ekspektasi keliru di masyarakat, khususnya di kalangan relawan.
Flash News
Selasa, 13 Jan

DPR Usul Bawaslu Awasi Pilkades karena Marak Politik Uang

Usulan ini muncul karena maraknya politik uang di Pilkades yang minim pengawasan, meski sejumlah daerah sudah menerapkan sistem e-voting.