Nabila Ramadhanty

Sumatra dinilai membutuhkan pemulihan sistematis dengan melibatkan kerja sama lintas sektoral usai dilanda bencana.

Panja akan mengusut lahan-lahan yang berkontribusi dalam timbulnya bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra.

Firman juga mendesak agar kebijakan reforma agraria dihentikan karena turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.

Hal itu dilontarkan Titiek buntut kerusakan lingkungan yang menciptakan bencana besar di tiga provinsi Pulau Sumatra hingga memakan banyak korban jiwa. 

Usman menilai Raja Juli tidak mampu dalam menangani isu perhutanan sehingga disarankan mundur sementara Raja Juli menyerahkan kepada Presiden Prabowo.

Upaya mengirimkan bantuan bagi korban bencana Sumatra via udara dinilai ideal di sejumlah lokasi, menimbang terbatasnya akses dan juga keselamatan personel.

Cak Imin sempat menyampaikan ajakan ke Menhut, Menteri ESDM, & Menteri Lingkungan Hidup untuk evaluasi kebijakan imbas bencana alam yang belakangan terjadi.

Raja Juli mengatakan kementeriannya harus menunggu izin dari Presiden Prabowo Subianto sebelum pencabutan itu dilaksanakan.

Raja Juli tidak merincikan identitas 12 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Raja mengklaim selama satu tahun menjabat Menhut, tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan.