Nabila Ramadhanty

Ia menegaskan bahwa Kemlu perlu segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam negeri maupun dengan otoritas setempat.

Kata Dede, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hampir 40 persen kepala daerah terindikasi bermasalah dengan pidana.

Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk membahas undang-undang pilkada kecuali terdapat perubahan keputusan politik melalui mekanisme resmi di DPR.

Menurut Rifqi, Komisi II DPR saat ini hanya mendapat penugasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

DPR mendorong pemerintah agar segera memindahkan ASN ke IKN, sebab fasilitas sudah tersedia dan status IKN sebagai ibu kota negara.

Puan menilai evaluasi terhadap APBN berjalan menjadi penting sebagai dasar perbaikan kebijakan fiskal ke depan.

Puan belum memastikan revisi Undang-Undang Pemilu, yang juga disebut akan mengatur soal Pilkada, akan dibahas pada masa sidang ini.

Pelantikan Bias dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 131P Tahun 2025.

Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini menekankan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.

Megawati menilai dalam sistem demokrasi, pemerintah bukanlah musuh personal, melainkan objek kritik kebijakan yang sah.