Muhammad Naufal

Jurnalis yang biasa meliput bidang hukum, keamanan dan perkotaan.

Indeks Tulisan

Ekonomi
Kamis, 9 Apr

Purbaya Pastikan Tak Ada Pembelian Motor Listrik BGN Tahun Ini

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada pembelian motor listrik untuk Badan Gizi Nasional pada 2026.
Ekonomi
Kamis, 9 Apr

Nilai Tukar Rupiah Dibuka Melemah Hari Ini di Level Rp17.061

Rupiah melemah 49 poin atau 0,29 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.
Ekonomi
Rabu, 8 Apr

SKK Migas Target Resmikan Pabrik LPG Plant Cilamaya Bulan Ini

LPG plant Cilamaya memproduksi LPG hingga 163 metrik ton per hari dengan kondensat mencapai 1.891 barel minyak per hari.
Ekonomi
Rabu, 8 Apr

F&B Kuasai 47 Persen Bisnis Waralaba meski Ada Tekanan Ekonomi

Levita menilai kreativitas pelaku usaha, khususnya di sektor waralaba menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli tetap terserap di pasar.
Ekonomi
Rabu, 8 Apr

ESDM Minta K3S Prioritaskan Pasokan Minyak Buat Kilang Domestik

Hingga Februari 2026, konsumsi BBM telah mencapai 5,88 juta kiloliter, didominasi oleh jenis Pertalite atau RON 90 yang mencapai 28,19 juta kiloliter.
Ekonomi
Rabu, 8 Apr

Gencatan Senjata AS-Iran, Rupiah Ditutup Terbang ke Rp17.012/US$

Rupiah naik sebesar 93 poin atau 0,54 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.105.
Ekonomi
Rabu, 8 Apr

Cicilan Kopdes Merah Putih Ditanggung APBN, Per Gerai Bisa Rp3 M

Pembiayaan oleh bank untuk Kopdes Merah Putih diberikan dengan limit maksimal Rp3 miliar.
Ekonomi
Rabu, 8 Apr

FTSE Russell Pertahankan Status Pasar RI, Ancaman Downgrade Reda

FTSE akan "memantau secara ketat" reformasi pasar modal RI, terutama setelah penundaan evaluasi indeks saham yang semula dijadwalkan pada Maret lalu.
Ekonomi
Rabu, 8 Apr

Nilai Rupiah Hari Ini 8 April Dibuka Menguat ke Level Rp16.982

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini dibuka menguat ke Rp16.982. Rupiah menguat 123 poin dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.
Ekonomi
Selasa, 7 Apr

Purbaya soal PP DHE SDA Belum Rilis: Ada yang Minta Pengecualian

Purbaya menilai revisi tersebut diperlukan karena aturan sebelumnya belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemerintah dalam penerapan kebijakan DHE.