Mohammad Bernie

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mendatangi RSPAD Gatot Soebroto setelah dari Monas, Senin (3/12/2019).

MA menilai perbuatan Eks Direktur Keuangan Pertamina bukan merupakan tindak pidana sehingga MA menjatuhkan vonis lepas.

Yuli Riswati dideportasi dari Hong Kong karena alasan overstay. Tapi ada pula yang menduga itu karena tulisan-tulisannya di sebuah media.

Mangkirnya perwakilan Presiden RI dalam sidang pemblokiran internet di Papua dinilai menjadi wujud Jokowi abai terhadap hak atas informasi dan hak untuk berekspresi.

PTUN Jakarta akan menangani kasus pemutusan internet di Papua pada pertengahan tahun ini yang diajukan koalisi masyarakat sipil.

Pemilihan presiden lewat MPR terbukti memiliki banyak mudarat, salah satunya presiden bisa tumbuh jadi sosok otoriter dan antikritik, sementara MPR hanya menjadi tukang “stempel.”

Dinas Kesehatan Kota Depok meminta para lurah dan camat melakukan laporan secara berjenjang.

Dalam Muktamar ke-3 Ahlulbait Indonesia (ABI), pengikut Syiah dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan umat Islam di Indonesia.

Pemberian grasi untuk Annas Maamun, revisi UU KPK, hingga capim bermasalah dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

Menag menyerahkan kontroversi AD/ART FPI yang menyebut penerapan Syariat Islam secara menyeluruh ke Kemendagri.

Pemerintah seharusnya memberikan izin kepada FPI karena punya hak berkumpul yang setara dan dijamin UUD.

Mendagri Tito menyebutkan saat ini izin perpanjangan FPI masih dikaji Kemenag karena masih terganjal beberapa poin di AD/ART ormas tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani menerima 6 nama calon hakim agung dan 4 nama calon hakim ad hoc dari Komisi Yudisial pada Kamis (28/11/2019).

Enam nama calon Hakim Agung telah diserahkan Komisi Yudisial (KY) ke DPR RI.

Puan Maharani mengatakan pemilihan presiden oleh MPR perlu dipikir masak-masak dan dilihat apa ada manfaatnya. 

Ketua KPK, Agus Raharjo mengatakan, permohonan judicial review ini hanyalah sikap pribadi, bukan sikap lembaga.

KPK mengklaim di mata anggota Komisi III DPR RI selalu salah dan dimarahi. Saat RDP selalu jadi sasaran kemarahan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan salah satu rekomendasi adalah transparansi keuangan dan pembelanjaan partai, namun tak dilaksanakan.

Pimpinan KPK kompak membantah tuduhan anggota Komisi III DPR soal gelontoran dana APBN ke LSM atau ormas.

3 pegawai KPK telah mengajukan mundur setelah revisi UU KPK dan diperkirakan masih ada lagi pegawai yang menyusul.