Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan

TNI Selidiki Dugaan Keterlibatan Prajurit di Kasus Andrie Yunus
Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, membenarkan bahwa pihaknya tengah mendalami dugaan keterlibatan anggota.

Bos Antiterorisme AS Mundur, Sebut Trump Terjebak Agenda Israel
Pengunduran diri Kent menjadi yang paling mencolok sejak AS dan Israel meluncurkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu.

Pemerintah Cairkan Bonus Rp365 M untuk Atlet ASEAN Para Games
Atlet Indonesia mencatatkan prestasi gemilang di ASEAN Para Games 2026 dengan membawa pulang 135 emas, 143 perak, dan 114 perunggu.

Kemenkes Pastikan Biaya Perawatan Andrie Yunus Ditanggung Negara
Kemenkes akan menggratiskan biaya kebutuhan medis dan perawatan Andrie hingga kembali pulih.

MK Putuskan Pelanggaran UU Sektoral Dapat Dipidana Tipikor
MK putuskan pelanggaran di UU sektoral (kehutanan, perbankan, dll) tetap bisa dijerat UU Tipikor jika memenuhi unsur korupsi & rugikan negara.

Prabowo: Indonesia Tetap Non-Blok, Tak Gabung Aliansi Militer
Prabowo tegaskan Indonesia tak akan gabung aliansi militer manapun. Fokus pada pertahanan mandiri, solusi dua negara Palestina, dan mediasi AS-Iran.

MK: Menteri Tak Boleh Tentukan Kuota Haji Tanpa Persetujuan DPR
Meskipun MK menolak seluruh permohonan Pemohon, Mahkamah menekankan bahwa penentuan kuota haji bukan kewenangan mutlak menteri.

MK Tolak Uji Materi KUHAP Baru dari Korban Kriminalisasi May Day
MK menyatakan pemohon uji materi KUHAP baru tidak miliki legal standing. Kasus kriminalisasi aksi May Day dinilai pakai aturan lama.

Anwar Usman Minta Maaf dan Pamit dari MK saat Sidang Putusan
Anwar Usman menyatakan momen pembacaan putusan ini kemungkinan menjadi sidang terakhir yang diikutinya.

MK: UU soal Uang Pensiun Anggota DPR Inkonstitusional Bersyarat
MK menegaskan regulasi lama tersebut harus segera diganti dengan undang-undang baru dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
Masuk tirto.id




