Mochammad Fajar Nur

Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.

Indeks Tulisan

Hukum
Rabu, 18 Mar

TNI Selidiki Dugaan Keterlibatan Prajurit di Kasus Andrie Yunus

Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, membenarkan bahwa pihaknya tengah mendalami dugaan keterlibatan anggota.
Politik
Rabu, 18 Mar

Bos Antiterorisme AS Mundur, Sebut Trump Terjebak Agenda Israel

Pengunduran diri Kent menjadi yang paling mencolok sejak AS dan Israel meluncurkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu.
Olahraga
Selasa, 17 Mar

Pemerintah Cairkan Bonus Rp365 M untuk Atlet ASEAN Para Games

Atlet Indonesia mencatatkan prestasi gemilang di ASEAN Para Games 2026 dengan membawa pulang 135 emas, 143 perak, dan 114 perunggu.
Sosial Budaya
Selasa, 17 Mar

Kemenkes Pastikan Biaya Perawatan Andrie Yunus Ditanggung Negara

Kemenkes akan menggratiskan biaya kebutuhan medis dan perawatan Andrie hingga kembali pulih.
Hukum
Selasa, 17 Mar

MK Putuskan Pelanggaran UU Sektoral Dapat Dipidana Tipikor

MK putuskan pelanggaran di UU sektoral (kehutanan, perbankan, dll) tetap bisa dijerat UU Tipikor jika memenuhi unsur korupsi & rugikan negara.
Politik
Senin, 16 Mar

Prabowo: Indonesia Tetap Non-Blok, Tak Gabung Aliansi Militer

Prabowo tegaskan Indonesia tak akan gabung aliansi militer manapun. Fokus pada pertahanan mandiri, solusi dua negara Palestina, dan mediasi AS-Iran.
Hukum
Senin, 16 Mar

MK: Menteri Tak Boleh Tentukan Kuota Haji Tanpa Persetujuan DPR

Meskipun MK menolak seluruh permohonan Pemohon, Mahkamah menekankan bahwa penentuan kuota haji bukan kewenangan mutlak menteri.
Hukum
Senin, 16 Mar

MK Tolak Uji Materi KUHAP Baru dari Korban Kriminalisasi May Day

MK menyatakan pemohon uji materi KUHAP baru tidak miliki legal standing. Kasus kriminalisasi aksi May Day dinilai pakai aturan lama.
Politik
Senin, 16 Mar

Anwar Usman Minta Maaf dan Pamit dari MK saat Sidang Putusan

Anwar Usman menyatakan momen pembacaan putusan ini kemungkinan menjadi sidang terakhir yang diikutinya.
Politik
Senin, 16 Mar

MK: UU soal Uang Pensiun Anggota DPR Inkonstitusional Bersyarat

MK menegaskan regulasi lama tersebut harus segera diganti dengan undang-undang baru dalam jangka waktu paling lama dua tahun.