Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
DPR Minta Pemerintah Perbaiki Salah Ketik di Omnibus Law RUU Cilaka
"Nanti kami kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Tolak Pembongkaran TIM, Forum Seniman Lawan Anies Baswedan ke DPR
Forum seniman masih melawan revitalisasi TIM ala Anies Baswedan. Mereka, misalnya, mengadu ke DPR RI.
DPR Minta Penjelasan Nadiem soal Bayar SPP Bisa Pakai GoPay
Fraksi PDIP meningatkan potensi konflik kepentingan dari kebijakan bayar biaya pendidikan bisa pakai GoPay.
Sempat Ditunda, Komisi III DPR akan Bahas Kembali RKUHP dan RUU PAS
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan semua fraksi sepakat hanya akan membahas pasal-pasal yang menjadi isu krusial di RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.
Watak Cilaka Omnibus Law: Memuluskan PHK Massal
RUU Cipta Kerja menghilangkan peran serikat buruh dalam proses PHK. Ia juga memperluas jenis-jenis PHK yang tak perlu izin.
Politikus Gerindra Khawatir RUU Cilaka Bikin Negara Jadi Otoriter
Menurut Sodik Mudjahid pengesahan pasal 170 dalam RUU Cilaka nantinya bisa membawa Indonesia menjadi negara otoriter karena kekuasaan penuh ada di pemerintah.
Waka DPR Sebut PP Bisa Ubah UU di RUU Cilaka Tak Dapat Dibenarkan
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan PP tak bisa digunakan untuk mengubah isi UU karena bertentangan dengan hierarki hukum.
Foto Perempuan Disamarkan: Potret Anti-Kesetaraan Gender di Kampus
Peneliti Setara Institute Halili Hasan menilai kejadian yang terjadi di UNJ dan UGM adalah bentuk menguatnya konservatisme keagamaan di perguruan tinggi.
RUU Cilaka Berubah Nama Jadi Ciptaker, Baleg: Tak Langgar Aturan
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menilai tak ada peraturan yang dilanggar terkait perubahan nama selama tidak mengubah substansi.
Penggerebekan PSK oleh Andre Rosiade Dianggap Konyol Anggota MKD
Andre Rosiade dinilai bersikap konyol dalam menghadapi kasus dugaan pelanggaran etik terkait penggerebekan PSK.
Berbeda dengan Amien, PAN di Bawah Zulhas akan Dekat ke Jokowi
Pengamat memprediksi PAN di bawah Zulhas akan lebih dekat ke Jokowi, alih-alih oposisi. Itu terbaca lewat pernyataan-pernyataan Zulhas sebelumnya.
PPP Tunggu Zulhas Nyatakan Sikap PAN Koalisi atau Oposisi
PPP menilai belum tentu PAN mau bergabung ke pemerintahan.
Komisi III DPR Kritik Program Deradikalisasi BNPT Tak Jelas
Desmond mengatakan banyak anak-anak dari pelaku terorisme yang tak jelas penanganannya hingga saat ini.
Panja Jiwasraya Komisi III Rapat Tertutup dengan Jampidsus Kejagung
Rapat sengaja digelar tertutup dengan tujuan agar penyidik tak ragu-ragu menyampaikan apa saja hasil temuan kepada para wakil rakyat.
Gibran Dipinang Partai Lain di Pilwalkot Solo, PDIP: Dia Setia
Bambang Wuryanto mengaku yakin kalau Gibran Rakabuming akan setia kepada PDIP dan tak akan maju Pilwalkot Solo dari partai lain.
PDIP Serahkan Hasil Seleksi Pilwalkot Solo ke Megawati Pekan Depan
Proses uji kelayakan dan kepatutan bakal calon Wali Kota Solo oleh PDIP sudah rampung.
Desmond Setuju Anak-Anak Eks ISIS Dipulangkan, Tapi Tak Dibina BNPT
Politikus Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan setuju bila anak-anak dari WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia.
Pembahasan RUU Cilaka Tertutup, Menko Airlangga Lempar Bola ke DPR
Menko Airlangga mengatakan partisipasi publik soal RUU Cilaka dibuka oleh DPR.
Menko Perekonomian Airlangga Klaim Omnibus Law Sudah Libatkan Buruh
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim telah melibatkan banyak pihak buruh dalam pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja padahal hanya diberikan sosialisasi saja.
KLHK soal Omnibus Law: Amdal Tetap Ada & Tak Dibebankan ke Swasta
Menteri LHK Siti Nurbaya memastikan analisis dampak lingkungan atau Amdal dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tak dihapus.