Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Pelibatan Preman Untuk Penertiban Protokol Kesehatan Ditentang
Pelibatan preman dalam penegakkan protokol kesehatan justru berpotensi melegitimasi tindakan untuk melanggar hukum.
Ide Wakapolri Rekrut Preman, Pedagang: Tak Efektif & Mengintimidasi
Pelibatan preman pasar untuk mengawasi protokol kesehatan dinilai tak efektif dan justru mengintimidasi pedagang.
Jurnalis Liputan6 Didoxing Usai Cek Fakta Arteria Cucu Pendiri PKI
Liputan6 akan menempuh jalur hukum atas teror doxing kepada wartawannya.
Komnas HAM Kirim Surat ke Polda Soal Kasus Peretasan Tirto & Tempo
Komnas HAM meminta Polda Metro Jaya untuk memberikan tanggapan paling lambat 14 hari sejak menerima surat.
Ketua Komisi X: Omnibus Law Buat Pendidikan Jadi Pasar Bebas
Omnibus Law Cipta Kerja dianggap berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas pendidikan.
Ramai-Ramai Mahasiswa Desak Kampus Menggratiskan UKT saat COVID-19
Ada kampus yang setengah hati meringankan UKT. Ada kampus yang menjawabnya dengan represi. Ada juga kampus yang tegas menggratiskan UKT.
Pandemi COVID-19 Menunjukkan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia
Sekolah daring selama pagebluk corona: sinyal internet bapuk, tak punya ponsel, susah mati beli pulsa dan kuota.
Legislator PPP Desak Dana IKN Dialihkan untuk Penanganan COVID-19
Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru agar dialihkan untuk penanganan COVID-19.
Politikus PDIP Ragukan Data 100 Dokter Gugur karena Corona dari IDI
Rahmad Handoyo klaim dapat data yang berbeda dari Kemenkes bahwa dokter yang meninggal dalam penanganan Covid-19 hanya 32 orang.
DPR Sebut Cakada Langgar Protokol COVID-19, tapi Tanpa Ada Sanksi
Aturan protokol kesehatan untuk calon kepala daerah telah ada dalam peraturan KPU tapi tak disertai sanksi.
