Fransiskus Adryanto Pratama

Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.

Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Kamis, 12 Sept 2024

Dugaan Penyelewengan Dana PON 2024, Menpora: Kami Tindak Tegas

Dittipidkor Bareskrim Polri pun berencana mengecek langsung pelaksanaan PON XXI di Aceh dan Sumatra Utara.
Politik
Kamis, 12 Sept 2024

Menlu Pamit ke DPR: Jangan Biarkan Palestina Berjuang Sendiri

Retno Marsudi menitipkan pesan terakhirnya kepada Komisi I DPR RI, agar tak meninggalkan Palestina.
Politik
Kamis, 12 Sept 2024

Budi Arie Sebut Rp10 M untuk Sosialisasi Makan Gratis Tak Mahal

Sosialisasi program makan siang gratis ini akan melibatkan influencer di kanal milik milik Kemenkominfo.
Politik
Kamis, 12 Sept 2024

PKB Sebut Prabowo Ingin Kabinet Rampung Sebelum Pelantikan

Huda mendengar kabar Presiden terpilih, Prabowo Subianto sudah memastikan nomenklatur kabinet, tetapi menunggu revisi UU Kementerian Negara.
Politik
Rabu, 11 Sept 2024

KPU: Kolom Kotak Kosong Hanya untuk Daerah dengan Paslon Tunggal

Soal kolom kotak kosong sudah diatur dalam Pasal 54C Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.
Politik
Rabu, 11 Sept 2024

Respons TNI AD dan TNI AU tentang Pembentukan Angkatan Siber

KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menilai masalah siber sudah menjadi ancaman global yang perlu diatensi.
Hukum
Rabu, 11 Sept 2024

Soal Anggota Teror Kader Gerindra di Sulsel, Maruli: Kami Tegas

KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak, mengatakan, TNI AD telah menelusuri nama anggota yang terlibat dalam dugaan aksi teror kepada keluarga Hermansyah.
Sosial Budaya
Rabu, 11 Sept 2024

Pansus Haji DPR Bakal Periksa Menag Yaqut Pekan Ini

Marwan Dasopang menyebut bahwa Yaqut terindikasi tidak kooperatif menghadiri panggilan Pansus Haji DPR.
Hukum
Rabu, 11 Sept 2024

Pansus DPR Beberkan Bukti Indikasi Penyimpangan Kuota Haji 2024

Pansus Angket Haji DPR RI membeberkan bukti penyelewengan penyelenggaraan haji 2024. Apa saja?
Politik
Rabu, 11 Sept 2024

DPR, Pemerintah, KPU Sepakat Pilkada Ulang Digelar 2025

Suatu daerah lebih baik dipimpin kepala daerah definitif ketimbang dipimpin penjabat kepala daerah selama lima tahun.