Masuk tirto.id
Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.
Indeks Tulisan
Said PDIP: Jika Visi Sama, Tak Perlu Masuk Kabinet Pasti Dukung
Said Abdullah sebut jika visi sama, maka PDIP akan mendukung pemerintah Prabowo meski tidak masuk dalam kabinet.
Soal Paslon Akan Lanjutkan Program Anies, Jubir: Kebutuhan Warga
Jubir Anies, Sahrin Hamid, enggan menanggapi upaya melanjutkan program Anies sebagai upaya meraih suara pendukung eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati, Bisa Cairkan Suasana Politik?
Chico mengatakan, pertemuan Megawati dan Prabowo hanya menunggu waktu. Apa yang akan dibahas?
Prabowo & Sri Mulyani Ngobrol Bahas APBN, Jadi Menteri Lagi?
Dasco enggan merespons bahwa pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani sebagai sinyal masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Dasco: Prabowo Belum Beres Simulasikan Jumlah Menteri di Kabinet
Dasco memperkirakan nomenklatur dan jumlah kementerian akan disampaikan Prabowo pada H-7 pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Dugaan Penyelewengan Dana PON 2024, Menpora: Kami Tindak Tegas
Dittipidkor Bareskrim Polri pun berencana mengecek langsung pelaksanaan PON XXI di Aceh dan Sumatra Utara.
Menlu Pamit ke DPR: Jangan Biarkan Palestina Berjuang Sendiri
Retno Marsudi menitipkan pesan terakhirnya kepada Komisi I DPR RI, agar tak meninggalkan Palestina.
Budi Arie Sebut Rp10 M untuk Sosialisasi Makan Gratis Tak Mahal
Sosialisasi program makan siang gratis ini akan melibatkan influencer di kanal milik milik Kemenkominfo.
PKB Sebut Prabowo Ingin Kabinet Rampung Sebelum Pelantikan
Huda mendengar kabar Presiden terpilih, Prabowo Subianto sudah memastikan nomenklatur kabinet, tetapi menunggu revisi UU Kementerian Negara.
KPU: Kolom Kotak Kosong Hanya untuk Daerah dengan Paslon Tunggal
Soal kolom kotak kosong sudah diatur dalam Pasal 54C Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.
