Masuk tirto.id
Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah Asisten Redaktur Ekonomi di Tirto.id. Pria yang akrab disapa Adit ini mulai bergabung sejak Maret 2022. Adit mengawali karier di salah satu media di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) sejak 2018. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Pemerintah Bakal Wajibkan Campuran Etanol 10% di BBM
Indonesia akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk membuat BBM yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi RI Jadi 4,8% di 2025
Angka ini naik dari estimasi sebelumnya yang berada di level 4,7 persen.
Garuda Indonesia Minta Tambahan Modal Rp30,66 T ke Danantara
Dana tersebut seluruhnya akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan memperbaiki posisi keuangan Perseroan.
Cadangan Devisa RI Turun Jadi 148,7 Miliar Dolar AS di September
Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini tetap kuat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
Seluruh Korban Insiden Tambang Freeport Berhasil Dievakuasi
Seluruh korban tersebut ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia.
3 Jenazah Pekerja Freeport Ditemukan, 1 Teridentifikasi
Satu jenazah yang telah teridentifikasi adalah warga negara Chili, sementara dua jenazah lainnya masih melalui tahap identifikasi.
Komdigi Cabut Pembekuan Sementara TikTok usai Penuhi Kewajiban
Dengan pencabutan pembekuan ini, masyarakat pengguna TikTok dapat tetap beraktivitas normal.
Update Korban Musala Ambruk di Al Khoziny: 25 Orang Meninggal
Tim SAR gabungan sampai detik ini masih berupaya menemukan bagian dari potongan tubuh tersebut termasuk jenazah lainnya.
Kepala BP BUMN Bisa Lolos dari Tanggungjawab Hukum
Pasal 3Y memberikan perlindungan hukum selama pihak-pihak terkait dapat membuktikan bahwa kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka.
Larangan Menteri & Wamen Rangkap Jabatan Berlaku Mulai 2027
Kebijakan larangan menteri dan wamen BUMN sebagai komisaris BUMN berlaku paling lama dua tahun atau terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
