Dieqy Hasbi Widhana

Prabowo juga mengaku bahwa Jokowi datang untuk meminta beberapa masukan padanya. Hal tersebut berkaitan dengan banyak hal, mulai dari politik, keamanan, hingga kebijakan pemerintahan.

Ahok karakter: Expressive Driver. ‎Senang konfrontasi dan senang memerintah orang lain. Anies cenderung pemikir, tapi bukan pengambil keputusan. Jiwanya pendidik bukan pemimpin. Karakternya: Analytical-Analytical. Agus orang yang text book atau taat aturan dengan karakter Analytical-Driver.

Sebanyak 8 juta hingga 9 juta diaspora Indonesia tersebar di berbagai negara di dunia. Para diaspora ini ternyata memiliki jaringan organisasi yang diberi nama Indonesian Diaspora Network (IDN). Anggotanya tersebar di 78 cabang di 42 negara.

Status dwi kewarganegaraan masih dikhawatirkan oleh banyak pihak. Misalnya menjadi sarana penyebaran paham radikal, separatisme dan terorisme. Sementara di sisi lain, banyak pula persoalan yang harus dipertimbangkan terkait hak para diaspora yang memilih pulang ke tanah air.

Biaya untuk melahirkan UU Dwi Kewarganegaraan diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Para diaspora Indoensia melakukan penggalangan dana. Meski beleid belum juga lahir, pemerintah membuat kebijakan yang memudahkan bagi para diaspora.

Para diaspora Indonesia bisa menyumbang pemasukan buat negara hingga seratusan triliun rupiah. Saat ini, terdapat sekitar 8 juta hingga 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara di dunia. Mereka tetap mempunyai kepedulian terhadap tanah airnya.

Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kencana Putri menilai ada beberapa poin yang harus disikapi dari pernyataan SBY dan mantan pengurusnya di level eksekutif. ‎Dari 5 orang yang harus diselidiki kembali oleh pemerintah SBY, ada satu orang yang belum digelar perkaranya secara langsung, yaitu Hendropriyono.

Dunia internasional memberi perhatian khusus bagi persoalan kesehatan mental. Sehingga setiap tanggal 10 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia.

Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih tetap tak tersentuh. Berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Mengapa bisa terjadi? Apakah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu harus dibiarkan sampai orang melupakannnya?

Jika Presiden Jokowi berkomitmen merealisasikan Nawacita, dia harus membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, beberapa pihak pesimistis sebab di sekeliling Presiden banyak terduga pelaku pelanggar HAM masa lalu yang berpotensi diadili.