Dieqy Hasbi Widhana

Di ujung longmarch di Silang Monas Barat, para demonstran 4 November sempat ricuh saling dorong. Namun menjelang salat ashar mereka kembali tenang. Demonstran dan aparat kepolisian turut salat Ashar bersama di jalan raya. ‎

Aparat yang bertugas menjaga keamanan demo 4 November di sekitar Masjid Istiqlal memilih untuk salat Jumat di Gereja Katedral.

Gerombolan massa aksi terus berdatangan ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kebanyakan dari mereka datang dari luar pulau dan luar kota. Mereka siap turut serta dalam aksi 4 November 2016 dengan tuntutan mempercepat proses hukum dugaan penistaan agama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). ‎

Rombongan Keluarga Muslim Bogor telah tiba di Jakarta dan siap bergerak menggabungkan diri dengan massa pendemo di Masjid Istiqlal.

Aksi demo 4 November muncul untuk mendesak percepatan proses hukum atas dugaan penistaan agama oleh Ahok. Bagaimana menggerakkan aksi demo melibatkan ribuan orang tersebut? Bagaimana pendanaannya? Simak wawancara dengan Munarman.

Turunnya rezim Orde Baru menjadi anugerah bagi organisasi-organisasi Islam. Di era Soeharto, mereka begitu dikekang dan dibungkam.

Sekitar 200 ribu massa umat Islam bakal mengikuti aksi demonstrasi 4 November ini. Mereka menuntut agar kepolisian mempercepat proses hukum terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama. Presiden Jokowi terpaksa bermanuver demi mencegah anarkis.

Penugasan para jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek infrastruktur berpotensi menurunkan capaian kinerja mereka. Jika pada tahun 2015 kinerja penyidikan pidsus dari Kejagung hingga Kejari mencapai 1.717 perkara, kini hingga September 2016 baru mencapai 1.200 perkara.

Jaksa Agung pernah mengajukan anggaran Rp63,6 miliar ke Komisi III DPR untuk operasional keterlibatan jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek pembangunan infrastruktur. Padahal jika memanfaatkan BPK atau BPKP, tidak perlu ada lagi pengeluaran negara.

Para jaksa mendapat tugas baru sebagai pengawal dan pengaman proyek infrastruktur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Tujuannya, meminimalisir terjadinya penyelewengan. Namun, keterlibatan para jaksa di dalam berbagai proyek pembangunan justru dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan.