Baihaqi Annizar

Indeks Tulisan

News Plus
Jumat, 24 Juli

Loyalitas Gus Yazid ke Letjen Widi Berujung Dituntut 6 Tahun Bui

Jaksa menuntut Gus Yazid membayar denda Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan tambahan selama 190 hari.
News Plus
Jumat, 24 Juli

Saat Sidang Sudewo Menguak Dugaan Korupsi yang Mengakar di Pati

Persidangan tidak hanya membongkar praktik korupsi yang terjadi di masa lalu, tetapi juga keterlibatan legislatif dalam korupsi yang melibatkan Sudewo.
News Plus
Kamis, 23 Juli

Dua Dakwaan KPK ke Fadia Bupati Pekalongan Tanpa Kerugian Negara

Dakwaan KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq nihil kerugian negara karena fokus pada delik konflik kepentingan dan gratifikasi.
Hukum
Rabu, 22 Juli

Sidang Korupsi Pati, Sudewo Seret Nama Eks Bupati Haryanto

Bupati Pati nonaktif Sudewo menyeret nama mantan Bupati Haryanto dalam sidang korupsi jual beli jabatan. Sudewo sebut praktik uang sudah jadi rahasia umum.
Hukum
Rabu, 22 Juli

Anggota DPRD Pati Ikut Bahas Mahar Seleksi Perangkat Desa

Saksi Agus Riyanto pun menyebut nama Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin, dan sempat ditanya terkait perkembangan pengisian perangkat desa tersebut.
Hukum
Senin, 20 Juli

Grup "Langitan" Sudewo: Tak Kerja Tapi Dapat Fee Rp450 Juta

Saksi sidang korupsi Sudewo bongkar peran aktor "langitan" proyek kereta api. Perusahaan lokal dipaksa setor fee Rp450 juta meski pelaku tak ikut kerja.
Hukum
Senin, 20 Juli

Kasus DJKA: Staf Ahli Menhub Terima Rp500 Juta dari Kontraktor

Staf Ahli Menhub Robi Kurniawan akui terima Rp500 juta dari kontraktor proyek DJKA. Berdalih "uang lewat" bansos sebelum dibalikan ke KPK.
Hukum
Senin, 20 Juli

Tak Ada di LHKPN, KPK Bongkar Tumpukan Dolar Bupati Pati Sudewo

Sembunyikan dolar Rp2,87 M, eks Bupati Pati Sudewo klaim tak lapor LHKPN karena keburu digeledah KPK.
News Plus
Sabtu, 18 Juli

Jalan Berliku Jemaat GBT Leyangan Memburu Izin Rumah Ibadah

Izin gereja GBT Leyangan mandek lima tahun akibat masalah batas administrasi desa, memaksa ratusan jemaat tetap beribadah di rumah kontrakan.
Hukum
Rabu, 15 Juli

KPK Cecar 8 Camat soal Kekosongan Ratusan Perangkat Desa

Dalam sidang terungkap tidak satu pun camat mengeluarkan surat atau kebijakan tertulis yang memerintahkan kepala desa segera mengisi jabatan yang kosong.