Baihaqi Annizar

Indeks Tulisan

Hukum
Rabu, 17 Jun

Eks Pangdam Widi Diduga Bangun Kos 84 Kamar dari Hasil TPPU

Kontraktor ungkap Eks Pangdam Widi diduga alirkan uang korupsi TPPU untuk bangun dua indekos 84 kamar senilai miliaran rupiah di Kota Semarang.
Hukum
Senin, 15 Jun

Kesaksian Istri Letjen Widi soal Aliran Uang TPPU BUMD Cilacap

Istri mantan Pangdam IV/Diponegoro Novita Permatasari ungkap uang Rp21 miliar kasus TPPU BUMD Cilacap digunakan demi pemenangan Pilpres Prabowo.
Hukum
Senin, 15 Jun

Saksi Ungkap Ada "Perang Jenderal" di Balik Kasus BUMD Cilacap

Istri mantan Pangdam IV/Diponegoro sebut ada tiga nama jenderal yang terlibat persaingan di balik kasus korupsi BUMD Cilacap.
Politik
Senin, 15 Jun

Demo Mahasiswa di Semarang Berujung Dibubarkan Paksa

Upaya polisi memadamkan api dari pembakaran ban bekas dan poster memicu protes dari massa pedemo.
Hukum
Senin, 15 Jun

Bupati Sudewo Bantah Terima Suap-Pungli Rp6,36 Miliar

Bupati Pati nonaktif Sudewo bantah seluruh dakwaan jaksa terkait suap proyek rel dan pungli perangkat desa Rp6,36 miliar di Tipikor Semarang.
Hukum
Senin, 15 Jun

Sudewo Didakwa Peras Calon Perangkat Desa Rp2,49 Miliar

JPU menyebut Bupati Pati nonaktif Sudewo memeras uang mulai dari Rp130 juta hingga Rp225 juta dengan rata-rata Rp165 juta.
Hukum
Senin, 15 Jun

Saat Jabat DPR, Sudewo Terima Gratifikasi Keris Nogososro

Jaksa KPK juga mendakwa Sudewo menerima keuntungan berupa perbaikan jalan di depan rumah pribadinya senilai Rp150 juta.
Hukum
Senin, 15 Jun

Sudewo Didakwa Terima Gratifikasi Rp3,8 M dari Proyek Rel DJKA

JPU merinci, terdakwa menerima uang suap dari tiga pengusaha penyedia jasa konstruksi Rp1,37 M, gratifikasi Rp2,34 M, serta barang Rp165 juta.
Hukum
Senin, 15 Jun

Bupati Pati Sudewo Jalani Sidang Perdana, Pendukung Gelar Aksi

Ketua Aksi Pati Bangkit (APB) mengatakan aksi itu merupakan bentuk dukungan masyarakat yang ingin Sudewo Dibebaskan.
Politik
Jumat, 12 Jun

Demo Mahasiswa Semarang Kritik Krisis Ekonomi-Teriak Revolusi

Pedemo menilai pemerintah perlu mengevaluasi berbagai kebijakan yang dianggap tidak memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.