Masuk tirto.id
Andrian Pratama Taher
Andrian Pratama Taher, seorang Senior Reporter di Tirto ID, telah bekerja di Tirto sejak November 2016 hingga saat ini. Saat ini bertugas untuk meliput isu nasional seperti politik, sosial, hukum, dan keamanan. Terkadang ia juga menulis tentang ekonomi dan kesehatan. Sejak tahun 2019, Andrian meliput setiap kegiatan Presiden dan Menteri Sekretaris Negara; baik berupa berita panjang (dengan konfirmasi dari kedua belah pihak) maupun analisis berita. Sebelum di Tirto, Andrian pernah bertugas di koran Harian Nasional dan LensaIndonesia.com
Indeks Tulisan
Respons Pemerintah soal Kerja Sama Bisnis antara TikTok & GoTo
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan enggan menanggapi spesifik soal kerja sama TikTok Shop dan Tokopedia.
129.923 Personel TNI-Polri Jaga Arus Mudik Natal dan Tahun Baru
TNI/Polri mengerahkan sekitar 129.923 personel untuk mengamankan pelaksanaan arus mudik maupun arus balik Natal dan Tahun Baru.
Jokowi: Ada Pergerakan 107 Juta Orang saat Natal & Tahun Baru
Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk siap dalam menghadapi lonjakan pergerakan orang saat libur Natal dan Tahun Baru 2024.
Jokowi Harap Pompa Sentiong Senilai Rp481 M Bisa Atasi Banjir
Jokowi mengklaim pompa ini merupakan pompa air terbesar di Indonesia dan menghabiskan anggaran hingga Rp481 miliar.
Pemerintah Diskusi dengan UNHCR Terkait Nasib Pengungsi Rohingya
Jokowi mengatakan, pemerintah masih berdiskusi dengan UNHCR terkait nasib pengungsi Rohingya di Indonesia.
Jokowi Respons Klaim Zulhas: PAN Itu Masuk ke Keluarga Kita
Presiden Jokowi menanggapi kabar dirinya merapat ke Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana klaim Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Jokowi: Saya Senang Penerima KIP Kuliah Capai 900 Ribu di 2023
Presiden Jokowi menilai Vokasifest dan Festival Kampus Merdeka menunjukkan kolaborasi serta kerja sama konkret antara perguruan tinggi hingga industri.
Jokowi Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ
Jokowi mengatakan RUU DJK adalah inisiatif DPR dan draf tersebut belum sampai ke mejanya. Jokowi sebut biarkan berproses di DPR.
Pengaturan Kratom & Ganja Medis jadi Pekerjaan Rumah Kepala BNN
Pemerintah perlu meninjau ulang tanaman yang dikategorikan narkotika demi kepentingan publik, salah satunya ganja untuk medis.
Catatan Kontras soal Penanganan Kasus HAM Pemerintahan Jokowi
KSP sebut pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara komprehensif, menggabungkan penyelesaian yudisial dan nonyudisial.
