tirto.id - Pemerintah AS telah memberlakukan sanksi finansial terhadap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Sanksi ini diberikan setelah adanya keputusan mengadakan pemungutan suara untuk memilih badan legislatif baru negara tersebut yang digambarkan oleh Amerika Serikat sebagai "tipuan."
Maduro memuji pemilihan pada Minggu (30/7/2017) lalu, selaku mandat populer yang dapat secara dramatis menyusun kembali keadaan yang bermasalah. Namun lawan politiknya telah memperingatkan hal ini dapat menyebabkan pembubaran kekuatan yang ada dan mengubah negara menjadi diktator sepenuhnya.
Pada Senin (31/7/2017) waktu setempat, dia pun ditambahkan ke daftar pejabat tingkat tinggi Venezuela yang diberi sanksi. Dengan sanksi itu, aset Maduro dibekukan di bawah yurisdiksi AS, dan warga AS juga dilarang melakukan bisnis dengannya.
"Pemilu yang tidak sah kemarin mengkonfirmasi bahwa Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela," kata Sekretaris Keuangan Steven Mnuchin. "Dengan memberi sanksi kepada Maduro, Amerika Serikat memperjelas pertentangan terhadap kebijakan rezimnya (Maduro) dan dukungan untuk rakyat Venezuela yang berusaha mengembalikan negara mereka ke demokrasi yang penuh dan makmur."
Menurut Reuters, AS masih mempertimbangkan sanksi yang lebih luas terhadap industri minyak Venezuela, yang bisa terbukti menghancurkan negara yang sudah jatuh perekonomiannya itu.
Sanksi yang ditargetkan terhadap Maduro "mengirim pesan keras bahwa AS siap untuk menjadi tangguh," kata Michael Shifter, presiden Inter-American Dialogue, sebuah kelompok pemikir yang berbasis di Washington.
Namun, penargetan khusus Maduro memberi sinyal bahwa untuk saat ini "AS tidak merasa nyaman dengan sanksi yang lebih luas," kata Shifter seperti dikutip The Guardian.
"Pilihan masyarakat internasional tidak besar karena yang paling sulit menyentuh pemerintah adalah soal minyak, tapi apapun yang melibatkan minyak juga akan membuat orang-orang Venezuela menderita dan mereka kini sudah menderita."
Pekan lalu, departemen keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap 13 pejabat tinggi Venezuela termasuk kepala Dewan Pemilih dan mantan bendahara perusahaan minyak negara PDVSA .
Karena Venezuela mengandalkan ekspor minyak sebesar 95% dari pendapatannya, para tokoh oposisi telah memperingatkan bahwa sanksi yang lebih luas yang menargetkan industri minyak dapat memperburuk krisis sosial dan ekonomi yang dihadapi negara tersebut.
Sebagai informasi, sedikitnya 10 orang tewas dalam bentrokan seputar pemilihan hari Minggu lalu, dalam salah satu hari paling mematikan dalam hampir empat bulan kerusuhan politik.
Maduro bersikeras bahwa majelis konstituen baru akan membantu memulihkan perdamaian di negara kaya minyak ini. Namun para analis memperingatkan bahwa pemungutan suara tersebut kemungkinan akan meningkatkan ketegangan di dalam negeri - dan selanjutnya mengisolasinya di tahap diplomatik.
Pada penampilan publik pertamanya setelah pemungutan suara, Maduro menyerang nada agresif, mengancam akan memenjarakan legislator oposisi dan berjanji untuk merestrukturisasi kantor pengacara Luisa Ortega, yang telah menjadi kritikus paling menonjol dan vokal terhadap pemerintahannya.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
