tirto.id - Amerika Serikat pada Rabu (6/9/2017) meminta PBB untuk menjatuhi sanksi embargo minyak ke Korea Utara dan membekukan aset pemimpin Kim Jong-un. Namun langkah menghadapi pemimpin keenam Pyongyang itu atas aksi uji coba nuklir terbesar ini berpotensi menimbulkan benturan dengan Rusia dan Cina.
Dikutip dari AFP, Kamis (7/9/2017), sebuah rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut tidak hanya larangan pasokan minyak dan gas ke Korea Utara, tapi juga mengakhiri ekspor tekstil dan pembayaran yang dilakukan kepada pekerja tamu Korea Utara guna memotong pendapatan ke rezim Kim.
Cina telah lama enggan mengambil tindakan yang dapat memicu ketidakstabilan atau eksodus pengungsi di perbatasannya. Sementara itu, Rusia menolak sanksi ekonomi berat itu karena dapat memperburuk krisis kemanusiaan.
Dalam sebuah panggilan telepon dengan rekannya dari Cina, Presiden Xi Jinping, Presiden AS Donald Trump pada Rabu menegaskan bahwa tindakan militer terhadap Korea Utara bukanlah "pilihan pertama" dan mendorong opsi diplomatik.
Setelah rezim Kim Jong-un mengklaim bahwa mereka melakukan tes bom hidrogen selama akhir pekan, Duta Besar AS Nikki Haley mengatakan bahwa Amerika Serikat akan meminta pemungutan suara di dewan tersebut mengenai sanksi baru pada 11 September mendatang.
Paket tindakan yang diusulkan AS ini akan menjadi yang terkuat untuk melawan Korea Utara yang telah mengembangkan teknologi nuklir atau rudal meski dilarang dalam resolusi DK PBB.
Rancangan resolusi terbaru itu mengarah langsung pada kepemimpinan Korea Utara karena mengusulkan pembekuan aset Kim yang juga memimpin Partai Pekerja Korea dan pemerintah yang berkuasa.
Kim akan ditambahkan ke daftar hitam sanksi PBB yang menjatuhkannya larangan perjalanan global, bersama dengan empat pejabat Korea Utara lainnya.
Perusahaan penerbangan milik negara, Air Koryo, juga akan terkena pembekuan aset bersamaan dengan Tentara Rakyat Korea dan delapan kelompok lainnya yang terkait dengan pemerintah, militer, dan partai yang berkuasa.
Sejumlah negara memiliki wewenang "menggunakan semua sarana yang diperlukan" untuk merebut dan memeriksa kapal kargo Korea Utara yang masuk daftar sanksi PBB, sesuai rancangan resolusi 13 halaman. Sembilan kapal Korea Utara akan ditambahkan dalam daftar hitam.
Langkah tersebut juga akan memangkas semua usaha patungan dengan Korea Utara.
Di Vladivostok, Presiden Korea Selatan Moon Jae-In mencoba dengan sedikit keberhasilan guna meyakinkan Vladimir Putin Rusia untuk memotong pasokan bahan bakar utama Pyongyang.
"Untuk memaksa Korea Utara datang ke meja dialog, sanksi PBB harus diperkuat," kata Moon kepada Putin, seorang juru bicara Korsel mengatakan kepada kantor berita Yonhap, yang dikutip dari Channel News Asia.
"Sekarang tidak dapat dipungkiri untuk memotong pasokan minyak ke Korea Utara, kami berharap Rusia juga akan bekerja sama," lanjutnya.
Juru bicara kepresidenan Korea Selatan mengutip ucapan Putin yang mengatakan bahwa Rusia khawatir larangan memasok bahan bakar minyak akan melukai warga sipil - termasuk rumah sakit.
Putin dilaporkan berpendapat bahwa Rusia mengekspor sejumlah minyak ke Korea Utara sekitar 40.000 ton per tahun.
Para ahli mengatakan larangan pasokan minyak akan sangat merugikan warga Korea Utara.
"Orang-orang akan dipaksa berjalan atau tidak bergerak sama sekali, dan mendorong bus alih-alih naik di dalamnya," kata sebuah laporan oleh think tank Nautilus Institute. "Akan ada sedikit cahaya di dalam rumah karena sedikit minyak tanah."
Larangan tersebut akan menyebabkan deforestasi lebih banyak, kata laporan tersebut, karena Korea Utara akan dipaksa menebang pohon untuk menghasilkan arang, yang menyebabkan "lebih banyak erosi, banjir dan lebih banyak kelaparan" di negara yang sudah miskin itu.
Rezim Kim menurutnya akan segera membatasi pasokan minyak ke warga negara. Ditambahkan pula, larangan itu sedikit atau bahkan tidak punya dampak langsung" terhadap tentara Korea Utara atau program rudal dan nuklirnya.
Dorongan upaya diplomatik tidak bisa menyamarkan ketegangan yang meningkat, yang digarisbawahi oleh Cina saat melakukan latihan angkatan udara untuk mempertahankan pantai timurnya dari senjata nuklir.
Trump berbicara dengan Xi dari Cina, negara tersebut punya pengaruh paling besar terhadap Korea Utara dan kunci untuk menjatuhkan sanksi apa pun.
"Saya percaya bahwa Presiden Xi setuju dengan saya 100 persen, dia juga tidak ingin melihat apa yang terjadi di sana, kami melakukan komunikasi (via) telepon yang sangat, sangat jujur dan sangat kuat," kata Trump.
Menurut Gedung Putih, Trump dan Xi "berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan mengambil tindakan lebih lanjut dengan tujuan mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea."
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
