tirto.id - Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dari yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,67 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan penyesuaian ini diperlukan untuk mengakomodasi program-program presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Ini nanti di dalam Undang-Undang APBN 2025 apabila telah disepakati oleh DPR akan mengubah dari tadi, ini postur (belanja), tadi kami sampaikan,” katanya, memohon persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI dalam Rapat Kerja, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sebesar Rp71 triliun adalah salah satu program yang membuat postur belanja K/L mengalami kenaikan. Bendahara Negara menyebutkan, anggaran program pemberian makan siang kepada peserta didik di seluruh jenjang pendidikan hingga balita, ibu hamil dan menyusui ini akan dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional yang telah dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Kemudian, ada pula Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun untuk Kementerian Kesehatan. Program ini termasuk pula pembangunan Rumah Sakit (RS) serta peremajaan alat-alat medis di puskesmas seluruh Indonesia.
“Untuk Kementerian Kesehatan telah disetujui oleh presiden terpilih program pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun untuk berbagai pemeriksaan tensi gula darah, fot rontgen, screening, ini dengan adanya berbagai peralatan yang sudah dipasang di berbagai Puskesmas maupun Rumah Sakit,” jelas perempuan yang karib disapa Ani itu.
Selain itu, ada pula Program Renovasi Sekolah dengan anggaran sebesar Rp20 triliun yang akan ditambahkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama serta pembangunan sekolah unggulan terintegrasi di 4 lokasi dengan anggaran senilai Rp2 triliun. Untuk renovasi sekolah, nantinya Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama terkait lokasi sekolah yang akan direnovasi.
“Untuk ketahanan pangan, Presiden terpilih telah memberikan arahan Rp15 triliun akan digunakan untuk peningkatan lumbung pangan nasional dan daerah serta desa. Ini Rp7,5 triliun akan dialokasikan untuk Kementerian PUPR, Rp7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian. Termasuk di dalamnya melakukan program intensifikasi untuk 80 ribu hektar dan pencetakan sawah baru 150 ribu hektar,” rinci Ani.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
