tirto.id - Terdapat perdebatan besar mengenai posisi Jepang dalam perang antara Israel dan Hamas Palestina. Beberapa orang mengatakan bahwa Jepang harus mendukung Israel bersama dengan negara-negara besar Barat lainnya, terutama sebagai ketua G-7 tahun ini.
Sebagian lagi mengatakan Jepang harus mempertahankan posisi netral, tidak memihak Israel atau Palestina. The Diplomat menulis, Jepang saat ini terjebak di antara batu karang diplomatik antara pendukung Israel dan Palestina.
Secara ekonomi Jepang bekerja sama dengan Amerika Serikat, yang berdiri teguh mendukung Israel. Sementara itu Jepang juga harus menghadapi sekutunya negara-negara Timur Tengah yang pendukung Palestina, di mana Jepang mengimpor 94 persen minyak mentah.
Terlebih lagi Jepang juga menjalin kerja sama dengan Israel, seperti dilaporkan Antara News pada 2022, volume perdagangan antara Israel dan Jepang mencapai 3,39 dolar AS dengan 2,075 miliar AS di antaranya merupakan impor Israel dari Jepang, dan sisanya adalah ekspor Israel ke Jepang.
Namun, menanggapi meletusnya kembali perang di wilayah konflik berekepanjangan itu, Jepang berusaha untuk memberikan pernyataan yang netral tanpa memihak Israel atau pun Palestina.
"Jepang mengutuk keras serangan yang sangat merugikan warga sipil tak berdosa itu," kata Perdana Menteri Kishida Fumio di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada tanggal 8 Oktober, satu hari setelah serangan besar-besaran Hamas terhadap Israel.
"Jepang sangat prihatin dengan jatuhnya sejumlah korban di Gaza. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri," tambahnya, sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan sikap Jepang.
Apakah Jepang Mendukung Israel?
Ketika Hamas melancarkan serangan roket dan serangan darat terhadap pusat-pusat populasi Israel pada Sabtu, 7 Oktober 2023, semua negara anggota G7 segera menyatakan bahwa Israel memiliki "hak untuk mempertahankan diri."
Japan Times mewartakan, Jepang merupakan satu-satunya pengecualian, yang mengutuk serangan Hamas namun juga menyatakan keprihatinannya atas jumlah korban di Jalur Gaza yang disebabkan oleh Pasukan Pertahanan Israel dalam respon militer mereka.
Hal ini mencerminkan pendekatan kebijakan selama beberapa dekade yang telah dipertahankan Jepang sejak pertama kali mengakui keabsahan negara Palestina pada tahun 1973.
Reuters melaporkan, Palestina secara khusus meminta Jepang untuk mempertahankan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 dan memainkan peran netral dalam konflik antara kelompok militan Hamas dan Israel.
Permohonan tersebut muncul ketika Israel mengumpulkan tank-tank di dekat daerah kantong Palestina, Gaza, menjelang invasi darat yang diperkirakan akan dilakukan setelah serangan dahsyat terhadap Israel oleh Hamas pada hari Sabtu.
Israel pada hari Kamis mengatakan Jepang harus waspada dalam memberikan bantuan dan melihat lebih dekat apa yang dilakukan Hamas dengan bantuan yang diberikan Jepang kepada Palestina.
"Saya memohon kepada Jepang untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina," kata Waleed Siam, perwakilan dari Misi Umum Permanen Palestina untuk Jepang, dalam sebuah konferensi pers di Tokyo.
"Jepang adalah negara yang netral dan dapat terus memainkan peran netral antara Palestina dan Israel. Saya rasa Amerika, Amerika Serikat, tidak dapat memainkan peran itu lagi," katanya.
Siam mengatakan bahwa ia mengutuk kekerasan di kedua sisi konflik, namun ia menuduh Israel menggunakan serangan tersebut sebagai bagian dari rencana untuk "menghancurkan" daerah kantong tersebut dan mengusir penduduknya.
Jepang, yang menyerukan solusi politik untuk memungkinkan Israel dan negara Palestina merdeka di masa depan untuk hidup berdampingan, telah memberikan bantuan sebesar $2,3 miliar kepada Palestina selama dekade terakhir, menurut dokumen kementerian luar negeri.
Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengatakan kepada mitranya dari Israel pada hari Kamis bahwa serangan Hamas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dan rakyatnya di bawah hukum internasional.
Kamikawa juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki pada hari Jumat dan mengatakan bahwa Jepang dengan tegas mengutuk serangan yang tidak dapat dibenarkan dan penculikan warga sipil yang tidak bersalah oleh Hamas.
Namun, respon Jepang terhadap krisis ini lebih terkendali dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.
Para pejabat Jepang pada awalnya menyebut Hamas sebagai militan Palestina dan menghindari istilah terorisme, sebelum bergabung dengan negara-negara G7 dalam mengutuk serangan di Israel sebagai "aksi teroris".
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Dipna Videlia Putsanra
