tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan perencanaan pembangunan Jakarta membutuhkan kerja sama pemerintah pusat. Ada 8 proyek pembangunan yang membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan Jakarta terutama pemerintah pusat.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD DKI Jakarta Tahun 2023 dengan tema 'Akselerasi Keunggulan Jakarta untuk Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global yang Berketahanan, Inklusif dan Berkeadilan'.
Anies menyebut, perlu adanya perencanaan pembangunan yang nantinya dapat mentransformasikan Jakarta, sehingga harus didukung oleh infrastruktur yang memadai.
“Dalam memperkuat transformasi Jakarta, perlu menata diri melalui perencanaan pembangunan Jakarta yang diarahkan pada infrastruktur pembangunan, baik infrastruktur keras, maupun infrastruktur lunak, guna mendukung Jakarta dalam memainkan peran sebagai kota global dan simpulan kegiatan di kawasan dan dunia,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2022).
Terkait 10 sasaran pembangunan Jakarta tersebut yakni: Pengurangan Ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial; Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan Masyarakat; Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender; Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Sepanjang Hayat; dan Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
Kemudian Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah; Akselesari Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas; Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan dan Adaptasi Tenaga Kerja; Pemulihan Ekonomi Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon; dan Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
“Sebagai kota global, Jakarta juga harus memfasilitasi pertumbuhan yang merata bagi semua pelaku ekonomi dan reformasi pegawai. Selain itu, Jakarta juga perlu menjadi kota yang tangguh dalam menghadapi tantangan, baik bencana alam seperti bencana karena perubahan iklim, maupun bencana non-alam pandemi yang telah sama-sama kita hadapi hingga saat ini," ucapnya.
Lebih lanjut, Anies menjelaskan bahwa upaya perencanaan pembangunan untuk mengubah Jakarta membutuhkan kerja sama pemerintah pusat.
Berikut 8 proyek Pemprov DKI Jakarta yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat, antara lain:
1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
2) Pembangunan dan Peningkatan tanggul laut, pemecah gelombang dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara.
3) Masterplan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan.
4) Pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta.
5) Sistem Pembuangan Limbah Pembangunan Jakarta Sistem Pengolahan Limbah Jakarta.
6) Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (diantaranya Rusun Yos Sudarso, Rusun Muara Angke, dan Rusun Cipinang Besar Selatan).
7) Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Utara - Selatan Tahap 2 (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat).
8) Pembangunan Stasiun KRL di Kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS).
"Dukungan dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat diharapkan menjadi stimulus guna mendorong percepatan transformasi Jakarta sebagaimana yang kita cita-citakan bersama,” ucapnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
