tirto.id - Calon gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan berjanji akan menggunakan seluruh fasilitas di proyek reklamasi untuk kepentingan publik. Dia menolak pemanfaatan proyek reklamasi untuk tujuan komersial. "Akan dibangun fasilitas publik yang bisa diakses oleh semua warga, bukan hanya bermanfaat bagi sebagian warga," ujar Anies saat mengunjungi "Parade Nelayan Tolak Reklamasi", Rabu (09/02/2017).
Anies mengatakan dirinya menolak reklamasi karena pelaksanaannya tidak sesuai prosedur. Ia mencontohkan reklamasi ini tidak melakukan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). "Sebenarnya reklamasi itu intinya mengikuti prosedur. Kalau harus mengikuti Amdal, ya Amdal dulu dikerjakan, problem sekarang kan karena prosedur itu dilewati. Karena itu kami menolak," ujarnya di Cilincing, Jakarta Utara.
Anies menjelaskan jika seluruh prosedur dilakukan maka reklamasi akan berjalan dengan baik. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini juga menolak pemanfaatan reklamasi hanya untuk keuntungan kelompok tertentu.
"Kalau semua prosedur dilewati sesuai dengan undang-undang, maka pasti akan berjalan dengan baik dan pasti akan memunculkan keadilan. Masalah di sini karena prosedur tidak diikuti lalu pemanfaatannya untuk komersial dan private," kata Anies.
Ia juga mengatakan bahwa pembangunan reklamasi yang tidak melanggar undang-undang akan tetap dijalankan.
"Selama itu taat pada undang-undang kami akan jalankan. Bahkan kalau dimanfaatkan untuk kepentingan private dan terbatas malah justru lebih jauh pelanggarannya," ungkapnya.
Anies tidak khawatir dengan tuntutan pengembang apabila proyek reklamasi dihentikan. Dia justru balik meminta apakah para pengembang sudah menjalan proyek sesuai aturan atau belum. "Sebenarnya malah harus dicek, apakah pengembang yang sudah mengembangkan itu mengikuti tata aturan atau tidak. Sudah adakah IMB, sudah adakah Amdal. PTUNnya saja warga menang," ujarnya.
mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga tidak khawatir dengan adanya tekanan politik partai. Anies berkilah hanya menentang proyek yang tidak sesuai peraturan undang-undang. "Kami jalani saja. Kami ini menentang pelaksanaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan itu yang terjadi sekarang," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Penulis: Ellya Mutia Fansuraini
Editor: Jay Akbar
