tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan berfokus mendorong implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada tahun 2018. Program KJP Plus menjadi salah satu prioritasnya untuk masuk ke dalam APBD DKI Jakarta 2018.
"Kami ingin memastikan, terutama soal KJP Plus (masuk APBD 2018). KJP Plus ini salah satu hal utama yang diharapkan oleh warga Jakarta, contohnya itu,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (20/10/2017) seperti dikutip Antara.
Dia menambahkan, “Soal kebijakan, sudah kami sampaikan sebelumnya, ke dewan, jadi biar tuntas, dan tidak lama lagi kami sampaikan, pembicaraan soal APBD sekaligus."
DPRD DKI Jakarta memang akan mengembalikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2018 ke Pemprov untuk dievaluasi. Rencana ini disokong oleh para politikus yang selama ini mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada.
Alasan utama pengembalian itu ialah KUA-PPAS itu tidak memuat nomenklatur hampir semua program yang menjadi janji politik Anies-Sandi. Anies juga sudah menyatakan akan mengevaluasi detail KUA-PPAS itu untuk memastikan program-programnya masuk ke APBD DKI 2018.
Selain KJP Plus, Anies mengaku di masa awal pemerintahannya juga akan berkonsentrasi mengatasi sejumlah masalah di ibu kota yang berkaitan dengan banjir, kemacetan lalu-lintas, transportasi publik hingga kelambanan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
"Kami saat ini fokus pada hal-hal yang menjadi masalah utama. Kami lihat terutama yang penting untuk warga Jakarta. Soal pengendalian air, soal pembangunan proyek-proyek," kata Anies.
Sementara untuk proyek reklamasi, menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta akan membahas masalah ini dengan DPRD terlebih dahulu.
"Nanti soal reklamasi dan lain-lain segera dibicarakan dengan dewan," katanya.
Pada Kamis kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga mengatakan KJP Plus menjadi perhatiannya agar terealisasi di tahun depan.
"Jadi kami akan fungsikan lagi ini semua lini-lini dan kebetulan juga 2018 APBD-nya sekarang harus dibahas kembali dan kami pastikan program itu (KJP Plus) masuk di APBD 2018," ujarnya.
Dia juga menilai distribusi 700 ribu KJP, yang merupakan program pendahulunya di tahun 2017, yakni di masa Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, berpotensi salah sasaran. Sebab, dalam catatan Sandiaga, data jumlah warga tidak mampu yang semestinya sasaran KJP tahun ini cuma 400 ribu.
Baca juga: Sandiaga Nilai 300 Ribu KJP Berpotensi Tidak Tepat Sasaran
Selama kampanye Pilkada Jakarta 2017, KJP Plus menjadi salah satu program unggulan Anies-Sandi. Mereka menjanjikan, dengan KJP Plus, masyarakat DKI tidak hanya mendapat bantuan nontunai tapi juga uang tunai. KJP Plus juga tidak hanya menyasar siswa miskin tapi juga mereka yang putus sekolah. Kategori penerima terakhir akan ikut kursus. Bahkan, Anies-Sandi menjanjikan program bantuan ini juga menyasar peserta didik di perguruan tinggi.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
