tirto.id - Di akhir masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada), setiap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur diwajibkan untuk menyerahkan rincian dana kampanye mereka kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tak terkecuali Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Paslon nomor urut tiga tersebut telah menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka pada Minggu (12/2) pagi kemarin.
Sehari sebelumnya, yakni pada Sabtu (11/2) sore di Posko Anies-Sandi, Melawai, Jakarta Selatan, Anies-Sandi telah terlebih dulu mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan laporan dana tersebut. Selama berkampanye lebih kurang tiga bulan lamanya, Anies-Sandi memperoleh dana kampanye sebesar Rp65,3 miliar. Sedangkan untuk dana yang dihabiskan, dilaporkan ada senilai Rp64,7 miliar.
Dari rincian yang dipaparkan, dapat diketahui pengeluaran terbesar ada untuk penyebaran bahan kampanye. Sebanyak Rp19,2 miliar dihabiskan untuk itu.
Apabila diperinci lagi, atribut kampanye yang menghabiskan dana kampanye paling besar adalah pembuatan baju seragam. Jumlahnya mencapai Rp15,1 miliar, atau setara dengan 79% dari total anggaran bahan kampanye. Adapun dana sisanya dialokasikan untuk pembuatan kalender (Rp630 juta), stiker (Rp658 juta), soft blind (Rp650 juta), kerudung (Rp516 juta), t-shirt (Rp475 juta), flyer (Rp265 juta), buku saku (Rp180 juta), leaflet (Rp120 juta), pin (Rp102 juta), banner (Rp277 juta), bendera (Rp16 juta), formulir (Rp33 juta), kemeja (Rp1 juta), kartu pengenal (Rp3 juta), desain (Rp1 juta), kipas (Rp14 juta), dan sabun colek (Rp140 juta).
Munculnya anggaran sabun colek sebesar Rp140 juta tentu bisa bikin mengernyitkan dahi. Ketika dihubungi Tirto pada Senin (13/2) siang lewat telepon, Satrio Dimas Aditiyo selaku Bendahara Umum Tim Pemenangan Anies-Sandi memberikan penjelasannya. “Sabun colek itu untuk program bersih-bersih kampung. Saya kurang tahu dengan sabun colek sebanyak itu bersih-bersih dilakukan di mana saja. Apabila sesuai rencana, harusnya hampir di semua wilayah di Jakarta. Tapi saya harus pastikan dulu ke tim yang bertanggung jawab untuk program tersebut,” jelas Dimas.
Selain mengklarifikasi perihal pengadaan anggaran sebesar Rp140 juta untuk sabun colek, Dimas juga menjelaskan tentang perbedaan anggaran kaos, T-shirt, dan kemeja yang tertera pada diagram. “Kalau kaos yang memakan biaya paling besar itu adalah kaos yang dibagi-bagikan ke warga. Sedangkan T-shirt untuk anggaran pakaian saat acara Jakarta Berlari, dan kemeja diperuntukkan bagi para pengurus dan tim inti pemenangan,” ucapnya lagi.
Pengeluaran terbesar kedua adalah anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar. Sejumlah kegiatan yang didanai tersebut adalah penguat struktur partai pengusung (Rp11,2 miliar), penguat struktur jaringan relawan (Rp5,8 miliar), koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan (Rp78 juta), operasional posko (Rp438 juta), survey (Rp715 juta), hingga acara undangan KPUD (Rp35 juta).
Pendapatan terbesar paslon ini berasal dari kocek pribadi Anies dan Sandiaga. Jumlahnya mencapai Rp 63,3 miliar. Dari keseluruhannya itu, Anies urun sebesar Rp 400 juta dan sisanya ditanggung oleh Sandi.
Dua partai pengusung pencalonan Anies-Sandi, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga turut menyokong dana. Masing-masingnya sebesar Rp 750 juta dan Rp 350 juta.
Meski begitu, rupanya tidak ada anggaran khusus bagi para relawan. Terkait hal itu, Anies sempat menyinggungnya dalam konferensi pers. Menurutnya para relawan bekerja murni karena komitmen untuk memenangkan Anies-Sandi. “Relawan tidak dibayar bukan karena tidak bernilai tapi justru karena tak ternilai harganya,” ujar Anies.
Ketika ditanya tentang hal tersebut, Dimas pun menjawab senada dengan Anies. Ia membenarkan para relawan memang tidak dibayar. “Namun mereka diperbolehkan menggalang dana sendiri di posko-posko, yang mana dana itu bisa mereka gunakan dan tidak wajib diberikan kepada kami,” jawab Dimas.
Laporan keuangan Anies-Sandi dan dua paslon lain di Pilkada DKI Jakarta saat ini akan diaudit oleh lembaga Kantor Akuntan Publik. Untuk proses auditnya sendiri akan memakan waktu dua sampai tiga minggu lamanya. “Alhamdulillah, proses penyerahan laporan keuangan ke KPU kemarin berjalan lancar. Semua indikatornya terpenuhi," ujar Dimas.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Damianus Andreas
