tirto.id - Gubernur Anies Baswedan kembali mencuri perhatian. Saat ia berpidato di malam penghargaan peringatan ulang tahun ke-90 Kolese Kanisius, Sabtu, 11 November lalu, alumnus Kolese Kanisius angkatan 1986, Ananda Sukarlan, dan sejumlah hadirin lain meninggalkan ruangan. Mereka walk out sebagai bentuk kritik terhadap panitia yang telah mengundang Anies dalam acara tersebut.
Menurut Ananda, integritas Anies bertentangan dari apa yang telah diajarkan oleh Kolese Kanisius. “Pas saat Anies bicara tentang pembangunan Jakarta. Membangun seperti apa, itu Tanah Abang jadi kacau. Kalau kacau begitu, kan, bukan pembangunan,” ujar Ananda kepada Tirto.
Pianis itu mengaku sebagai pendukung Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama saat Pilkada DKI Jakarta lalu. Namun, ia menegaskan aksi tersebut bukan bentuk kebencian pribadi.
“Enggak ada dendam pribadi. Ini kritik ke panitia. Kenapa mengundang seseorang yang mendapatkan jabatannya berbeda dari nilai yang diajarkan? Bukan (kebencian) kepada Anies,” ujar Ananda.
Baca juga: Mari Berduet dengan Pianis Virtual AI Duet Ciptaan Google
Dua Makna Walk Out
Setidaknya ada dua makna dalam kata walk out. Selain sebagai tindakan meninggalkan pertemuan resmi oleh individu atau kelompok guna menunjukkan ketidaksetujuan, 'The American Heritage Dictionary of Idioms' juga mengartikan walk out sebagai mogok kerja.
Yang membedakan keduanya ada pada tujuan akhir tindakan. Sebagai mogok kerja, aksi walk out biasanya untuk menuntut perubahan kebijakan. Misalnya, para buruh melakukan mogok kerja sampai upah mereka dinaikkan oleh pemilik perusahaan.
Di Amerika Serikat dan Meksiko dikenal istilah Walk Out Generation. Tiga kata ini merujuk peristiwa pada 2006 di Southern California, AS, ketika 40 ribu remaja melakukan mogok masuk kelas guna menuntut perubahan kebijakan imigrasi negeri Paman Sam.
Baca juga: Kekuatan Sebuah Aksi Mogok Makan
Sementara walk out sebagai “pergi dari suatu pertemuan resmi secara tiba-tiba” cenderung sebagai simbol protes atau kritik tanpa menuntut (atau memang sudah tidak bisa lagi terjadi) perubahan. Tidak menuntut karena, dalam banyak kasus, walk out dilakukan saat situasinya sudah tidak bisa diubah.
Dalam konteks ini, di Indonesia, bukan hanya Ananda yang pernah melakukan walk out. Pada Sabtu, 15 April 2017, Ahok dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat tiba-tiba meninggalkan acara Penetapan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.
Acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, itu dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00. Namun, hingga pukul 20.00, acara tak kunjung dimulai.
"Ketika aturan itu dimulai jam 19.00, paling lambat 19.15 harus sudah dimulai, ada atau tidak lengkap pasangan. Tetapi, setelah kami tunggu hampir satu jam, belum ada tanda dimulai," protes Djarot.
Mirip dengan Ananda, CNN melaporkan, pada Minggu, 21 Mei2017, sekitar 100 wisudawan University of Notre Dame, AS, meninggalkan acara penyematan gelar wisuda yang dihadiri oleh wakil presiden AS Mike Pence. Mereka menilai kebijakan Pence diskriminatif terhadap agama, warna kulit, dan orientasi seksual tertentu.
Wakil Rakyat Walk Out
“Oleh karena itu, kami menghormati putusan lembaga terhormat ini dan kami pun meminta semua fraksi, semua anggota untuk menghormati sikap kami bahwa kami tidak akan ikut mengambil keputusan voting pada forum ini. Demikian pernyataan dari fraksi PKS.”
Pernyataan itu diungkapkan oleh anggota fraksi PKS Almuzammil Yusuf pada Kamis, 20 Juli 2017. Saat itu fraksi PKS, bersama PAN, Gerindra, dan Demokrat menyatakan walk out alias ogah memberikan suara pada voting pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu.
Saat voting hendak diputuskan, ada 538 anggota DPR hadir di ruang sidang. Total keempat anggota fraksi walk out berjumlah 216 orang (40 persen). Sementara pihak lawan, terdiri dari enam fraksi (PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura) berjumlah 322 orang (60 persen).
Ketika empat fraksi menyatakan walk out, pimpinan sidang sekaligus Ketua DPR Setya Novanto tetap memutuskan secara aklamasi bahwa suara kemenangan dimiliki oleh keenam fraksi yang pro presidential threshold 20 persen dalam RUU Pemilu.
"Setelah kita lihat bersama, jumlah anggota secara fisik dengan jumlah total 538 dan pro opsi A (presidential threshold 20 persen) jumlah 322, namun 216 memilih opsi B (menolak presidential threshold 20 persen) dan mempunyai pandangan berbeda, maka opsi A secara aklamasi kita putuskan, apakah disetujui?” ujar Setya Novanto meminta persetujuan peserta sidang.
Baca juga: Benarkah DPR Lembaga Terkorup?
Jika merujuk Tata Tertib DPR yang mengatur bahwa voting dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir, para fraksi ini jelas tidak mampu memengaruhi keputusan yang dibuat. Namun, dalam konteks ini, walk out tak hanya wujud protes para fraksi, tetapi walk out juga menyiratkan bahwa mereka tidak ambil bagian dalam pengambilan keputusan.
Selain satu kasus di atas, walk out juga pernah dilakukan fraksi NasDem saat rapat paripurna pembahasan peraturan DPR tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau lebih dikenal dana aspirasi anggota DPR pada Rabu, 1 Juli 2015.
Setahun sebelumnya, pada 26 September 2014, Demokrat juga memilih walk out saat rapat paripurna pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Kala itu rapat berujung pengambilan keputusan secara voting.
Dari 496 anggota DPR yang hadir, sebanyak 226 (45 persen) dari mereka yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra) menawarkan kebijakan kepala daerah dipilih lewat DPRD. Sebanyak 135 anggota DPR lainnya (27 persen) menolak tawaran tersebut. Bukannya memilih salah satu dari tawaran tersebut, Demokrat malah meninggalkan ruang rapat paripurna.
Dalam banyak kasus walk out di DPR, seperti disebutkan di atas, langkah itu diambil dalam situasi ketika apa pun yang terjadi, mereka akan kalah (voting). Tidak ada yang bisa dilakukan dalam soal "menang-menangan" voting. Maka meninggalkan arena menjadi pilihan untuk, setidaknya, menegaskan mereka "tidak mau ikut-ikutan" ambil bagian.
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Zen RS
