Teguh Budi Santoso
Memulai karier kewartawanan sejak 1999, TBS, demikian ia di sapa, kenyang dengan pengalaman...

Analisa Reshuffle Kabinet Jokowi

27 Juli 2016
Dibaca Normal 6 menit
“Bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif.” Itulah sepenggal kata yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu 27 Juli 2016 pukul 11.15 WIB. Penggalan kata itu seolah menjadi mantra selamat datang bagi anggota kabinet baru yang akan bekerja mulai hari ini.

Mengapa Jokowi harus melakukan bongkar pasang kabinet? Pasti akan banyak jawaban dan spekulasi untuk pertanyaan tersebut. Tapi jika harus bermain dalam ranah spekulasi, memang ada beberapa hal yang secara logis menuntut Jokowi untuk segera melakukan reshuffle, yaitu;
1. Mengakomodasi perubahan peta politik.
2. Membersihkan menteri kontra-produktif
3. Memperkuat soliditas kabinet

4. Meningkatkan kinerja pos kementerian kunci

Sebelum membahas ke-empat poin tersebut, harus disadari atsmosfer politik yang ada pada Jokowi saat ini. Ia sejatinya seorang ‘lone ranger.’ Dia bukan kader parpol dengan darah politik berurat. Karenanya, meski di awal masa pemerintahannya sempat diragukan, dalam perjalanan waktu, Jokowi mampu menjaga jarak untuk tidak bertindak sebagai ‘petugas partai’ secara total.

Sepersekian mungkin masih ada. Toh, faktanya dalam reshuffle kali ini tak sedikitpun Jokowi menyentuh menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Parpol yang menyokongnya sebagai presiden dalam Pilpres 2014.

Masuknya Aliansi Baru

Posisi ‘lone ranger’ itu yang membuka peluang masuknya Parpol lain merapat ke dirinya. Ini ditandai dengan bergabungnya sejumlah ‘perwakilan’ Parpol baru dalam kabinet Jokowi yang baru, sebagai ganti ganti haluan yang mereka canangkan. Komposisi kabinet baru seperti ijab qobul masuknya Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam blok Pendukung Jokowi.

Dari sisi Golkar, tunai sudah teori bahwa Golkar tak punya tradisi (dan tak akan kuat) bertindak sebagai oposisi. Ini kerja yang terbilang ‘ajaib.’ Hanya diperlukan waktu dua bulan untuk mengubah pandangan Golkar secara 180 derajat. Terhitung dari Munaslub Mei 2016 hingga saat ini. Padahal sebelumnya, sejak kekalahan KMP (Koalisi Merah Putih) pada Pilpres 2014 lalu, Golkar selama dua tahun bersikukuh untuk bertindak sebagai oposan.

Untuk kerja ini, beruntung Jokowi memiliki seorang Luhut B Pandjaitan. Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar (sebelum memutuskan mundur untuk mendukung Jokowi) ini dinilai banyak pihak punya andil atas terpilihnya Setya Novanto (Setnov) dalam Munaslub Golkar lalu.

Kerja Setnov dan Luhut makin diuntungkan momentum berpihak pada mereka. Ical yang sempat menggenggam Golkar selama 7 tahun, tak lagi sekuat dulu. Sejak bisnis batubara ambruk disusul bencana Lapindo, Ical tak lagi punya pohon uang nan rimbun yang bisa terus mendarahi Golkar. Belum lagi persoalan legalitas dan dualisme kepengurusan Golkar yang banyak memakan energi.

Deraan itu membuat pilihan bergabung dengan pemerintah, menjadi opsi yang masuk akal. Tak cukup dengan bergabung, Golkar pun makin dalam merapat ke Jokowi. Saat ini, Golkar menyatakan mendukung pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2019, di saat yang bersamaan dengan suara mereka agar Parpol mendapat dana dari APBN.

Memang masih ada suara-suara yang mewakili Ical dalam DPP Golkar seperti Nurdin Halid dan Idrus Marham, namun bab dukungan Golkar terhadap Ahok untuk DKI-1, membuktikan suara itu telah lemah. Setnov yang dengan ‘striker-striker’ seperti Yorris Raweyai dan Nusron Wahid, akhirnya bisa melegalkan dukungan atas pencalonan Ahok sebagai Cagub dalam Pilgub DKI 2017, mengabaikan suara keberatan dari kubu Ical.

Dan perlu ditambahkan, sosok yang dipilih untuk mengakomodasi Golkar di kabinet pun adalah Airlangga Hartarto. Dia adalah kader Golkar yang pada Munaslub IX 2014 Golkar sempat memberanikan diri menantang Ical, sebelum akhirnya memilih mengundurkan diri.

Langkah pivot Golkar ini seperti kembali pada trek. Selalu ada di pemerintahan. Jangan lupa, Jusuf Kalla (JK) dan Luhut pun tak pernah menyatakan diri keluar dari Golkar.

Penting bagi Golkar untuk merapat kepada Jokowi, demikian juga sebaliknya. Toh, PDIP yang mestinya menjadi parpol yang memiliki hak preferen gagal memanfaatkan keuntungan yang dimilikinya, karena bersikap keras kepala dengan terus berlagak mencoba mengendalikan pemerintahan.

Peserta aliansi baru yang diakomodir adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Kadernya, Asman Abnur mengisi pos yang ditinggalkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebelumnya dari Hanura, Yuddy Chrisnandi. Asman adalah seorang pengusaha daerah yang lantas berkecimpung dalam ranah politik. Ia pernah menjadi Ketua Komisi IX yang membidangi persoalan BUMN.

Membersihkan Menteri Kontra-Produktif

Terpentalnya Yuddy sudah diduga. Beberapa kali ia terjebak dalam polemik publik terkait aktivitasnya. Mulai dari katabelece untuk kawan yang berlibur di luar negeri hingga terakhir, pulang mudik dengan menggunakan mobil dinas menteri.

Tak hanya Yuddy, Hanura pun kehilangan satu kursi menteri melalui Menteri Perindustrian ditinggalkan Saleh Husin. Seperti disebut Ekonom INDEF, Benny Martawijaya, nampaknya Saleh kedodoran dalam menerjemahkan visi Jokowi yang ingin memberikan kemudahan investasi dan berusaha bagi semua kalangan. Terakhir, Kemenperin bahkan terpaksa merevisi aturannya sendiri soal TKDN (tingkat komponen dalam negeri), terkait regulasi pengadaan telepon pintar berteknologi 4G.

“Pak Saleh harus dievaluasi sebab Kemenperin adalah Kementerian vital yang jadi motor penggerak ekonomi nasional. Padahal di sektor industri kita perlu bergerak cepat. Menperin harus cepat dan jeli. Tapi dalam kenyataanya kan tidak begitu,” dalam siaran persnya, April 2016.

Parpol yang juga merasakan ‘out and in’ adalah Nasional Demokrat (Nasdem). Menteri BPN/Agraria, Ferry Mursyidan Baldan keluar. Dalam kasus Ferry, Jokowi seperti membuktikan ancamannya.

Desember 2015, di Boyolali, presiden pernah berkata. “Dijawab ada masalah pembebasan tanah, saya langsung telepon Menteri Agraria agar segera menyelesaikan persoalan itu. Saya beri waktu 1,5 bulan, kalau belum juga dikerjakan maka saya beri rapor merah. Itu yang nanti kena reshuffle. Begitu cara saya bekerja."

Ketika itu, Jokowi merasa kesal karena beberapa kasus agraria seperti masalah pembebasan tanah, legalisasi hak tanah oleh masyarakat adat, berjalan lambat.

Namun sebagai gantinya, rekan separtainya Enggartiasto Lukito masuk kabinet sebagai menteri perdagangan menggantikan Thomas Lembong. Lembong, sejatinya, ia seorang profesional. Namun, problem mahalnya harga daging sapi, dan masalah impor daging jeroan bisa jadi menjadi batu sandungannya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga dijewer melalui pergantian kader. Dari Marwan Jaffar kepada Eko Putro Sanjoyo, seorang mantan profesional di PT Sierad Tbk yang juga bendahara umum PKB. Pergantian ini mungkin lebih pada persoalan personal, mengingat di masa periodenya, Marwan Jaffar dituduh bersikap tidak profesional dalam hal perekrutan tenaga pendamping desa, dengan lebih banyak mengakomodir sumber daya yang terafiliasi ke Parpol tertentu.

Memperkuat Soliditas Kabinet

Bicara mengenai kategori ini, mudah diduga telunjuk mengarah pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Kinerja keduanya mungkin tidak terbilang buruk, namun hal-hal yang muncul di media, terasa kontra-produktif.

Kedua menteri seolah bersikap seperti Tom & Jerry dalam film kartun anak-anak. Mulai dari persoalan Blok Masela, hingga masalah pelaporan Freeport. Hal ini mengesankan kabinet tidak solid. Dari pada mencoret salah satu, lebih masuk akal bagi Jokowi untuk mengganti keduanya.

Dan, seharusnya bukan kebetulan, Jokowi menunjuk Archandra Tahar, seorang profesional murni, sebagai pengganti Sudirman Said. Presiden seperti memainkan prinsip keseimbangan, dimana ia memenangkan tender Blok Masela untuk dibangun secara on-shore, namun di sisi lain menunjuk seorang pendukung off-shore untuk posisi mewakili pemangku kepentingan negara.

Yang juga masuk dalam kategori ini mungkin juga adalah digantinya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Jonan, ‘the rising star’ yang berhasil naik berkat sukses menyulap PT Kereta Api (KAI).

Problem Jonan sedikit kompleks. Soal kinerjanya mungkin masih bisa diperdebatkan, namun ia nampaknya punya masalah komunikasi publik dan kemampuan menerjemahkan visi Jokowi. Dua poin ini nampak dalam kasus "Brexit" dan polemik Go-Jek.

Dalam kasus kemacetan arus mudik di Brebes, Jonan bersikap keras dengan menolak meminta maaf kepada publik, sementara dalam soal Go-Jek, ia cenderung kaku menegakkan peraturan, yang tak sejalan dengan visi Jokowi yang ingin memberi ruang bagi ekonomi digital.

Jonan digantikan oleh Budi Karya Sumadi, yang saat ini menjabat sebagai Dirut PT Angkasa Pura 2. Sebelumnya, Budi Karya dikenal Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta sebagai Dirut PT Jaya Ancol. Ia kemudian ditarik sebagai Bos Jakpro, BUMD DKI yang mengurusi seluruh aset dan proyek properti Pemprov DKI Jakarta.

Meningkatkan Kinerja Pos Kementerian Kunci

Sri Mulyani adalah magnet dalam reshuffle kali ini. Mahfum diketahui, posisi keuangan pemerintah tengah terseok-seok. Postur APBN yang agresif membutuhkan pendanaan yang kuat. Padahal yang sudah berjalan, pencapaian pajak jauh dari target, dan program tax amnesty yang baru saja diluncurkan, membutuhkan pengawalan yang ketat dan profesional.

Sri Mulyani adalah nama yang teruji untuk posisi ini. Ia mumpuni dalam hal konsep dan eksekusi. Sementara Menteri Keuangan lama, Bambang Soemantri Brodjonegoro digeser menjadi Kepala/Menteri Bappenas yang memang lebih banyak di tataran konsep non-teknis.

Dalam konteks ini, pergeseran Sofyan Djalil dari Kepala/Menteri Bappenas menjadi Menteri BPN/Agraria juga mungkin bisa dipahami. Sofyan dikenal sebagai manajer yang handal. Ia biasa mengurai perusahaan atau lembaga yang kusut masai. Saat ini, itu yang diperlukan dalam manajemen agraria kita.

Yang sedikit membingungkan adalah dicopotnya Mendikbud Anies Baswedan. Dia digantikan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr Muhajir Effendi. Tak cukup jelas apa pasal kelemahan Anies. Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pernah melansir survey terhadap kinerja kementerian Kabinet Jokowi, dan Anies ketika itu mendapat peringkat terbaik kedua setelah menteri Susi Pudjiastuti. Bisa jadi persoalan yang membuat Anies harus tergeser adalah kebutuhan yang lebih besar pada persoalan teknis atau sekadar mengakomodasi suara keterwakilan Muhammadiyah.

SELAIN kembalinya Sri Mulyani, hal yang paling mengejutkan dari kabar reshuffle adalah digesernya Luhut B Pandjaitan dari posisi paling vital; Menkopolhukam. Luhut digantikan Wiranto, seniornya di TNI. Luhut lulusan Akmil angkatan 1970, Wiranto lulusan Akmil angkatan 1968. Luhut ‘terdegradasi’ menjadi Menko Kemaritiman, pos menteri utama yang baru hadir dua tahun belakangan ini.

Terasa mengejutkan karena Luhut ibarat tangan kanan Presiden Jokowi. Dua tugas utama sukses dijalankan Luhut B Pandjaitan selama menjadi lingkaran dalam Jokowi. Pertama, mengubah peta dukungan partai politik kepada presiden pasca Pemilu 2014. Kedua, mampu menjinakkan polah penegak hukum dari upaya segelintir elit.

Apa yang telah diperbuat Luhut? Tak cukup jelas, apa cacat yang menimpanya. Skandal rekaman suara permintaan saham Freeport yang pernah menyerempet nama Luhut, toh faktanya tak serta merta menjadikannya keluar dari lingkaran Jokowi. Mungkin Jokowi memiliki pertimbangan lain.

Apapun itu, Wiranto adalah nama yang paling masuk akal untuk dipilih Presiden Jokowi sebagai Menkopolhukam yang baru. Ini jika kita melihatnya dari kacamata Jokowi. Dalam konteks realitas kemampuan dan kekuatan politik saat ini, memang tak banyak nama yang bisa dipilih Jokowi.

Sedikitnya harus ada tiga hal yang harus dipertimbangkan Jokowi dalam memilih Menkopolhukam. Pertama, ia harus punya wibawa, nyali dan kharisma yang tinggi. Kedua, ia harus mampu mengimbangi pengaruh pemimpin oposisi saat ini, Prabowo Subianto. Ketiga, sigap, loyal, mampu menerjemahkan visi pemimpinnya.

Dari kriteria itu, saat ini hanya ada tiga orang yang memiliki spesifikasi itu. Mereka yakni Luhut B Pandjaitan, AM Hendropriyono dan Wiranto. Dari ketiganya, hanya Wiranto yang berstatus jenderal penuh. Baik Luhut dan Hendropriyono secara karir militer, berhenti di "bintang tiga". Pangkat jenderal "bintang empat" mereka dicapai melalui mekanisme pangkat kehormatan.

Persoalan pangkat ini menjadi penting, karena dalam internal militer hal itu menjadi hal yang sensitif. Sementara di kabinet, komposisi tak sepenuhnya berisi orang sipil. Poin kesetaraan kharisma dengan Prabowo juga hal yang penting, karena patut diakui di tubuh militer maupun sipil setelah Pilpres 2014, Prabowo memiliki pengaruh dan pengikut yang masih luar biasa banyak.

Soal loyalitas, meski saat itu terasa menyebalkan–-sikap Wiranto yang melindungi keselamatan mantan Presiden Soeharto--membuktikan kemampuan Wiranto untuk bersikap loyal tanpa mengabaikan perubahan zaman. Terlebih saat ini, Wiranto berusia 69 tahun, yang membuatnya sudah memasuki fase paripurna dari kue bernama ambisi politik.

Salah pilih hanya akan membuat situasi kacau, berlarut-larut. Dulu pernah dicoba Tedjo Edhy Purdijatno, seorang laksamana "bintang empat", toh ia dianggap tak cukup sigap sehingga kasus sengketa KPK vs Polri menjadi membesar dan sempat berlarut-larut.

Tentu, Jokowi tak akan mau ini menimpanya di sisa masa pemerintahannya yang tinggal tiga tahun lalu. Belum lagi, jika dia memang berniat untuk melanjutkan estafet ke periode kedua, mendatang.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
DarkLight