Menuju konten utama

Alasan Gerakan Jaga Indonesia Minta Polisi Larang Reuni 212

Gerakan Jaga Indonesia meminta kepolisian melarang Reuni 212 dengan alasan menganggap acara itu "disusupi" kelompok pendukung khilafah. Sementara polisi sudah menerima surat pemberitahuan dari panitia Reuni 212.

Alasan Gerakan Jaga Indonesia Minta Polisi Larang Reuni 212
(Ilustrasi) Ribuan umat Islam mengikuti Reuni Alumni 212 di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (2/12/2017). tirto.id/Andrey Gromico.

tirto.id - Kelompok yang menamakan organisasinya Gerakan Jaga Indonesia mendatangi Polda Metro Jaya pada hari ini. Sekretaris Jenderal Gerakan Jaga Indonesia, Boedi Djarot mengatakan organisasinya meminta Polda Metro Jaya melarang Reuni Akbar 212 yang akan digelar pada 2 Desember mendatang.

“Kami minta agar kepolisian mencegah aksi reuni 212. Aksi itu kami nilai sebagai gerakan HTI [Hizbut Tahrir Indonesia] yang sedang berdakwah tentang negara khilafah,” kata Boedi di Polda Metro Jaya, pada Senin (26/11/2018).

Dia menjelaskan organisasinya mendukung keputusan pemerintah membubarkan HTI karena menilai organisasi itu memiliki paham yang bertentangan dengan Pancasila serta prinsip kebhinekaan. Namun, dia menuduh organisasi itu masih aktif meski secara kelembagaan telah dibubarkan.

“HTI bermetamorfosa menjadi ormas gurem yang semakin sulit diidentifikasi dengan menyebarkan ideologi khilafah, menyelinap ke ruang publik seperti rumah ibadah dan berada di instansi pemerintah,” kata Boedi.

Gerakan Jaga Indonesia juga mengancam akan melakukan sweeping bendera HTI jika dikibarkan pada acara Reuni 212. Ketua Presidium Gerakan Jaga Indonesia wilayah Indonesia Timur, Deki Matulesi mengklaim organisasinya sudah menyiapkan massa untuk menuju ibukota.

"[Jika dikibarkan] Kami akan turunkan ribuan orang ke Jakarta untuk mencopot [bendera HTI],” ujar dia.

Kepolisian Siapkan Pengamanan Reuni 212

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari panitia acara Reuni Aksi 212. Acara itu rencananya akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12/2018).

“Dengan adanya surat itu, dari divisi Intelijen, Operasi, dan Lalu Lintas memperkirakan jumlah anggota yang turun ke lapangan,” kata Argo di Polda Metro Jaya, hari ini.

Untuk pengamanan acara itu, kata Argo, kepolisian akan dibantu oleh anggota TNI. “Biro Operasi sedang merencanakan titik yang menjadi fokus pengamanan,” ujar dia.

Argo belum mengetahui jumlah massa aksi yang akan hadir di Reuni Akbar 212. Meski demikian, dia meyakini acara tersebut akan berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas Car Free Day (CFD) pada hari Minggu di Jakarta.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif sudah menyatakan penyelenggaraan Reuni 212 pada tahun ini tidak akan berbeda dari aksi 212 pada 2016.

"Dari berbagai provinsi sudah siap, ada yang sewa beberapa gerbong kereta, sudah beli tiket pesawat. Insyaallah kami silaturahim lagi. Kami akan tausiah, zikir, sekaligus memperingati Maulid Nabi di hari Ahad, Desember tanggal 2," kata Maarif di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 9 November lalu.

Baca juga artikel terkait REUNI 212 atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Hukum
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Addi M Idhom