tirto.id - Dalam debat Pilkada DKI Jakarta, Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) bukan solusi mengatasi masalah kesenjangan di Ibu Kota.
"Kami tidak setuju program bantuan langsung tunai karena itu tidak mendidik. Kami seperti orang tua yang mendidik anak yang rajin harus kerja, yang tidak rajin tidak boleh dapat," kata Ahok dalam debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat malam (13/1/2017).
Untuk mengganti program ini, Ahok menawarkan program modal usaha dengan pola bagi hasil.
"Kami modalin semua. Nanti begitu dapat hasil, yang kerja dapat 80%, 20% untuk kami. Setelah anggotanya banyak, 20% ini akan ditaruh di koperasi," kata Ahok.
Modal usaha dengan pola bagi hasil itu adalah program kerja keenam dari Basuki-Djarot dalam mengatasi masalah kesenjangan di Jakarta.
Adapun program kerja lainnya adalah, pertama, jaminan kesehatan.
"Siapa pun mau masuk kelas tiga, kami tanggung," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok.
Program kedua adalah jaminan sekolah sampai kuliah bagi warga Jakarta.
"Tahun lalu kami sediakan 18 juta yang untuk bisa lolos sampai perguruan tinggi negeri," tutur Ahok.
Ketiga, jaminan perumahan yang hanya Rp 15.000-Rp 16.000 per hari. Keempat, jaminan transportasi, orang dengan gaji UMP (Upah Minimum Provinsi) yang tinggal di rumah susun tidak bayar transportasi.
"Kami telah menambah 2 kali lipat, sebanyak 55 trayek baru supaya ini murah," kata Ahok.
Kelima, pengadaan sembako. Harga beras menurut laporan Bank Indonesia harga beras paling stabil 5 tahun terakhir karena kami memanfaatkan BUMD (Badan Usaha Milik Desa) dengan baik. Memang cabai masih belum," pungkas Ahok.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
