30 Soal Tes Tertulis Rekrutmen Bawaslu Kab/Kota 2023 & Jawaban

Berikut ini daftar 30 contoh soal tes tertulis rekrutmen Bawaslu Kab/Kota 2023 yang bisa digunakan untuk latihan.

Terbit 20 Jun 2023 15:10 WIB,

Waktu baca ±9 menit

Ilustrasi tes tertulis. FOTO/Istockphoto

tirto.id - Tes tertulis rekrutmen Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota akan berlangsung di beberapa daerah mulai Rabu, 21 Juni 2023.

Berdasarkan jadwal yang dirilis oleh panitia rekrutmen, tes tertulis Bawaslu Kab/Kota 2023 ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yaitu 21-23 Juni 2023.

Kendati demikian pelaksanaannya tidak serentak untuk setiap daerah. Dikutip dari laman Bawaslu Jawa Timur, setidaknya ada beberapa rangkaian tes yang harus dilalui peserta rekrutmen Bawaslu Kab/Kota 2023.

Selain tes tertulis, peserta juga harus mengikuti tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancarA. Rangkaian tes ini dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Juli 2023.

Jelang pelaksanaan tes tertulis rekrutmen Bawaslu Kab/Kota 2023 saat ini menjadi waktu yang tepat bagi peserta untuk berlatih soal-soal dan jawaban.

Latihan soal-soal dan jawaban ini dapat membantu peserta mempersiapkan diri sebelum ujian dan meningkatkan peluang peserta diterima.

Contoh Soal Tes Tertulis Rekrutmen Bawaslu Kab/Kota 2023

Berikut ini daftar 30 contoh soal tes tertulis rekrutmen Bawaslu Kab/Kota 2023 yang bisa digunakan untuk latihan:

1. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...

A. Bawaslu Kabupaten/Kota

B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi

E. Bupati

Jawaban : A

2. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah....

A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar

B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu

C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair

D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu

E. Pemilihan yang dilakukan secara baik

Jawaban : C

3. Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS meliputi antara lain,

kecuali...

A. Surat suara

B. Tinta

C. Sampul kertas dan segel

D. Kotak suara dan bilik suara

E. Obeng untuk mencoblos

Jawaban : E

4. Peraturan pemerintah pengganti UU nomor I Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota dicatatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor.....

A. Nomor 242

B. Nomor 243

C. Nomor 244

D. Nomor 245

E. Nomor 246

Jawaban : D

5. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor I tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota diatur pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang disebut dengan.....

A. Uji kelayakan dan kepatutan

B. Uji wawancara

C. Uji publik

D. Uji petik

E. Uji akhir

Jawaban : C

6. Undang-undang 22 tahun 2014 mengatur tentang.....

A. Penyelenggaraan pemilihan gubernur bupati dan walikota

B. Pemilihan gubernur bupati dan walikota

C. Penyelenggaraan pemilihan gubernur bupati dan walikota

D. Pemilihan Umum gubernur bupati dan walikota

E. Pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah

Jawaban : B

7. Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini, kecuali.....

A. Relawan Pengawas Pemilu

B. Pendidikan Politik bagi pemilih

C. Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan

D. Perhitungan cepat hasil pemilihan

E. Melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Jawaban : E

8. Berikut makna prinsip dalam penyelanggaran pemilu adalah…

A. Langsung

B. Rahasia

C. Umum

D. Bebas

E. Jurdil

Jawaban : D

9. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...

A. Prinsip-prinsip check and balances

B. Sistem proporsional terbuka

C. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)

D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak

E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Jawaban: E

10. Hak-hak penyandang disabilitas dalam kepemiluan secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pasal....

A. Pasal 3

B. Pasal 4

C. Pasal 5

D. Pasal 6

E. Pasal 7

Jawaban: C

11. Berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu adalah

A. PPK

B. KPPS

C. PPLN

D. PTPS

E. TPS

Jawaban: D

12. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam....

A. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

B. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

C. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

D. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

E. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu

Jawaban: D

13. Pengawas Pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan Pemilu, pada tahapan....

A. Tahapan pemutakhiran data pemilih

B. Tahapan kampanye

C. Semua tahapan

D. Tahapan pemungutan suara

E. Tahapan pencalonan

Jawaban : C

14. Struktur kelembagaaan di lembaga pengawas pemilu adalah:

A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

B. Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa

C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa

Jawaban : A

15. Pengawas TPS berjumlah......

A. 1 orang setiap desa/kelurahan

B. 1 orang setiap TPS

C. 2 orang setiap TPS

D. 3 orang setiap desa/kelurahan

E. 5 orang setiap desa/kelurahan

Jawaban : B

16. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu

adalah...

A. Peserta pemilu

B. Pemerintah daerah

C. Petugas kampanye

D. Pengawas pemilu

E. Komisi penyiaran

Jawaban : D

17. Penggantian antar waktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …

A. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

B. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi

C. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden

D. dilakukan seleksi ulang

E. semua benar

Jawaban: A

18. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....

A. Adil

B. Terbuka

C. Bebas

D. Langsung

E. Rahasia

Jawaban: B

19. Apa pentingnya adanya partai politik dalam sistem politik di Indonesia….

A. Membantu masyarakat dalam memperbaiki kinerja pemerintah.

B. Mampu mempertahankan kelangsungan kehidupan suatu negara.

C. Dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara.

D. Memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakannya

E. Memengaruhi proses pembuatan kebijakan sesuai kepentingan masyarakat.

Jawaban : C

20. Budaya politik dimana tingkat partisipasi politik masyarakat sangat tinggi, adalah jenis budaya politik…

A. Kaula.

B. Pasif.

C. Parokhial.

D. Aktif.

E. Partisipan.

Jawaban : E

21. Apa kandungan makna didalam pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu….

A. Nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat dirubah oleh siapapun.

B. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan susuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman.

C. Nilai-nilai dasar Pancasila harus menjadi pegangan para pejabat negara.

D. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat di tafsirkan sebagai hukum Tuhan.

E. Nilai-nilai dasar Pancasila hanya merupakan selogan belaka

Jawaban : B

22. Berdasarkan UUD 1945, bentuk pemerintahan Indonesia yaitu Republik dengan sistem kabinet presidensil. Sedangkan berdasarkan konstitusi RIS 1949 adalah…..

A. Kesatuan berbentuk republik.

B. Republik dengan sistem kabinet parlementer.

C. Republik berbentuk federasi.

D. Kesatuan dengan sistem demokrasi terpimpin.

E. Serikat dengan sistem konstitusional.

Jawaban : B

23. Sebagai sumber nilai, Pancasila memiliki makna ....

A. sumber moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

B. nilai-nilai setiap sila mengikat masyarakat tertentu

C. menjadi sumber yang harus dikembangkan

D. nilai-nilai pancasila dapat berubah-ubah

E. tiap-tiap nilai diyakini kebenarannya

Jawaban : A

24. Pengertian dari badan eksekutif dalam arti luas, yaitu…..

A. Kepala negara.

B. Kepala pemerintahan.

C. Seluruh lembaga negara.

D. Presiden dan Kabinet.

E. Seluruh bangsa dan negara.

Jawaban : C

25. Berdasarkan UUD 1945, bentuk pemerintahan Indonesia yaitu Republik dengan sistem kabinet presidensil. Sedangkan berdasarkan konstitusi RIS 1949 adalah…..

A. Kesatuan berbentuk republik.

B. Republik dengan sistem kabinet parlementer.

C. Republik berbentuk federasi.

D. Kesatuan dengan sistem demokrasi terpimpin.

E. Serikat dengan sistem konstitusional.

Jawaban : B

26. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, kecuali...

A. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya

C. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu

D. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan

E. Merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan untuk memeriksa anggota KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu

Jawaban :E

27. Hasil kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu dituangkan dalam...

A. Formulir Model A

B. Formulir Model B

C. Formulir Model C

D. Formulir Model D

E. Formulir Model B dan C

Jawaban : A

28. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih, kecuali...

A. Pemilih ganda

B. Pemilih berumur 17 tahun

C. Pemilih fiktif