tirto.id - Berdasarkan pengalaman selama pandemi Covid-19, kenaikan kasus hingga lonjakan (wave) terjadi sebagai dampak periode libur panjang dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengingatkan, kasus yang melandai sejak lonjakan gelombang kedua (second wave) mesti diwaspadai semua pihak dengan cara menahan diri.
"Hal yang perlu diwaspadai adalah dengan melandainya kasus COVID-19 saat ini pasca second wave (lonjakan kedua), mobilitas penduduk cenderung mengalami peningkatan," papar Wiku dalam keterangan pers di Graha BNPB pada Kamis (23/8/2021) yang tayang di kanal Youtube BNPB Indonesia.
Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dapat berkaca pada negara-negara yang memiliki cakupan vaksin pertama di dunia, seperti Singapura (79,12 persen), Finlandia (73,99 persen), Inggris (71,28 persen), Jepang (66,84 persen), dan Amerika Serikat (63,04 persen).
Di negara-negara tersebut, penyebab utama lonjakan kasus Covid-19 adalah timpangnya perpaduan vaksinasi dengan protokol kesehatan di masyarakat.
Dalam paparan Satgas Penanganan Covid-19, di Singapura, fokus utama adalah 3T (testing, tracing, dan treatment) di samping vaksinasi. Namun, protokol kesehatan di tempat umum kurang maksimal sehingga muncul klaster dari tempat umum seperti bandara, tempat karaoke, dan mal.
Sementara itu, di Jepang tercatat lebih dari 300 kasus dari pertandingan Olimpiade. Selain itu, meskipun terdapat pengetatan, aktivitas publik selama Olimpiade meningkat. Masyarakat cenderung berkerumun untuk menonton pertandingan di bar, kafe, dan restoran.
Di Indonesia, kenaikan kasus Covid-19 terjadi setelah periode panjang dan meningkatnya mobilitas masyarakat saat kasus melandai. Hal ini sudah terbukti dari periode libur panjang hari raya pada Idul Fitri 2020, Natal 2020, Tahun Baru 2021, dan Idul Fitri 2021. Inilah yang menyebabkan terjadi lonjakan first wave pada Januari 2021 dan second wave pada Juli 2021.
"Tidak dapat terelakkan bahwa periode libur hari raya berdampak signifikan pada mobilitas penduduk dan aktivitas sosial-ekonomi," papar Wiku.
Dalam data Satgas Penanganan Covid-19, terdapat pola bahwa mobilitas penduduk tinggi pada saat kasus belum meningkat. Ketika kebijakan pembatasan oleh pemerintah diterapkan, ini dibarengi dengan kembalinya masyarakat kembali disiplin dalam protokol kesehatan, dan turunnya mobilitas secara drastis.
"Adanya penurunan mobilitas saat kasus meningkat juga tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat dalam menaati kebijakan pembatasan mobilitas yang ditetapkan oleh pemerintah," Wiku menjelaskan.
Dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), saat ini ada 10 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 4 yaitu Aceh Tamiang, Pidie, Bangka, Kota Padang, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, dan Bulungan.
Sementara itu, PPKM Level 3 di luar Jawa Bali diterapkan di 105 kabupaten/kota, PPKM Level 2 ada di 250 kabupaten/kota, dan PPKM Level 1 sebanyak 21 kabupaten/kota.
Di Jawa-Bali, sudah tidak ada kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4. Selain itu terdapat penyesuaian kebijakan untuk daerah yang menggunakan PPKM level 3, 2, dan 1.
Dengan adanya penurunan kasus dan pelonggaran PPKM secara bertahap, ada kemungkinan kasus Covid-19 dapat meningkat pada kemudian hari. Terutama karena peningkatan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Terkait hal ini, Satgas mengingatkan pentingnya protokol kesehatan.
"Meskipun saat ini pelonggaran mobilitas mulai diterapkan, namun dimohon kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkegiatan sehari-hari. Dan hindari kerumunan semaksimal mungkin di dalam rangka mempertahankan pelandaian kasus COVID-19," terang Wiku.
Editor: Iswara N Raditya
