Masuk tirto.id
tirto.id - Update info PPPK Badan Gizi Nasional (BGN) 2025 terbaru bisa menjadi panduan peserta. Simak update terbaru info PPPK BGN 2025 dan jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk (DRH NI).
Berdasarkan informasi terbaru dari BGN, pengangkatan PPPK BGN 2025 hanya diperuntukkan bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menduduki jabatan inti. Artinya, PPPK BGN 2025 tidak berlaku bagi seluruh pegawai maupun relawan SPPG.
Sesuai jadwal, pengumuman hasil seleksi kelulusan PPPK BGN 2025 dapat dipantau selama periode 12-13 Januari 2025 melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id/. Dengan demikian, calon pegawai PPPK BGN 2025 yang dinyatakan lolos seleksi telah bersiap menjadi bagian dari program prioritas pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Update Info PPPK BGN 2025
Di tengah proses seleksi PPPK BGN 2025, banyak yang menafsirkan bahwa seluruh pegawai yang bekerja di SPPG akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggapan tersebut bukan tanpa alasan.
Merujuk pada Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menyebutkan bahwa "Pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Frasa pegawai SPPG tersebut banyak dimaknai pegawai secara keseluruhan yang bekerja di SPPG, termasuk para relawan. Menanggapi berbagai tafsir yang beredar di masyarakat, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa PPPK BGN 2025 hanya diperuntukkan bagi jabatan inti di SPPG.
"Yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks PPPK adalah jabatan inti, yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK," ucap Nanik S Deyang, dikutip Antaranews, Selasa (13/1/2026).
Meski tak diangkat sebagai PPPK, Nanik menyebutkan bahwa relawan memiliki peran penting dalam berjalannya program MBG. Akan tetapi, status relawan bersifat partisipatif dan non-ASN, sesuai dengan desain kebijakan yang menempatkan relawan sebagai penggerak sosial, bukan aparatur negara.
"Peran relawan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program, tetapi secara regulasi mereka tidak termasuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan," pungkas Nanik S Deyang.
Jadwal Pengisian DRH NI
Setelah pengumuman hasil seleksi PPPK BGN 2025, tahap berikutnya ialah pengisian Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk (DRH NI). Pengisian DRH NI hanya diperuntukkan bagi pelamar yang telah dinyatakan lolos seleksi.
Sesuai jadwal terbaru yang dirilis BGN dalam Pengumuman Nomor: 01/04/K/01/2026, tahap pengisian DRH NI berlangsung mulai hari Rabu, 14 Januari 2025. Kemudian, pengisian DRH NI akan berakhir pada 23 Januari 2026.
Di tahap ini, pelamar wajib mengisi data pribadi, riwayat pendidikan, dan dokumen pendukung sesuai petunjuk yang diberikan oleh BGN.
Setelah tahap tersebut, calon pegawai BGN mengikuti tahap usul penetapan NI PPPK. Proses ini untuk memastikan status pelamar yang lulus uji kompetensi resmi tercatat sebagai PPPK BGN. Kemudian, usul penetapan NI PPPK akan berlangsung pada periode 24-30 Januari 2026.
Berikut jadwal pengisian DRH NI yang dapat menjadi acuan:
- Pengisian DRH NI PPPK: 14-23 Januari 2026.
- Usul NI PPPK: 24-30 Januari 2026.
Sebelum melakukan pengisian, sebaiknya siapkan semua data dan dokumen pendukung atau berkas-berkas yang diperlukan.
Berikut beberapa berkas yang perlu disipakan dalam pengisian DRH NI:
- Pasfoto terbaru berlatar belakang merah menggunakan pakaian formal.
- Scan KTP.
- Scan Kartu Keluarga.
- Scan ijazah terakhir asli.
- Scan transkrip nilai asli
- Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- Scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- Scan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Scan surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani di atas materai Rp10.000.
Penulis: Sarah Rahma Agustin
Editor: Beni Jo
