Tanggapan Menpan RB Terkait Pembukaan 100 Ribu CPNS Guru

tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur telah berbicara kepada Presiden Jokowi untuk memberikan kuota maksimum bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru di tahun 2018.

Usai acara pembekalan kepada 298 CPNS Kemendikbud, Senin (26/03/2018), Asman mengatakan pada tahun ini ada sekitar 220.000 PNS yang pensiun.

Menurut dia, hal itu bisa menjadi sinyal Presiden Jokowi memberikan izin pembukaan CPNS sekitar 50 persen dari PNS yang pensiun.

Tahun ini, kata dia, dirinya juga akan memaksimalkan kuota formasi CPNS kepada profesi guru sehingga penyerapan kebutuhan guru PNS di Indonesia bisa terpenuhi.

"Ada sekitar 220.000 PNS yang pensiun. Saya sudah izin Pak Presiden, biasanya beliau mengizinkan 50 persennya berarti sekitar 100 ribuan. Tapi saya bilang tolong masukan kuotanya kepada guru. Nah Insya Allah nanti akan dapat maksimum untuk guru," ucap Asman di Kantor Kemendikbud.

Kendati demikian, ia meminta mempertimbangkan keuangan di masing-masing daerah. Pasalnya, profesi guru masuk dalam ASN Pemerintah Daerah (Pemda).

"Tentu kita tidak langsung memberikan formasi. Tentu kita akan mempertimbangkan hal-hal lain seperti kemampuan keuangan terutama keuangan daerah," tambahnya.

Ia khawatir pembukaan formasi guru akan berdampak pada belanja pegawai. Pasalnya, menurut Asman, masih banyak daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen dari APBD.

"Nah kita berharap nanti 2018 ini guru menjadi prioritas utama tapi jumlahnya belum kita putuskan. Angka 100 ribu guru akan saya tawarkan lagi ke daerah yang belanja pegawainya tidak lebih dari 50 persen," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta pemerintah, dalam hal ini, Menpan RB Asman Abnur untuk membuka ratusan ribu formasi CPNS bagi profesi guru.

"Terimakasih Bapak Menpan RB sudah memberikan alokasi 300 CPNS kepada kami. Mudah-mudahan tahun ini Bapak berkenan mengalokasikan minimum 100.000 untuk guru," ucap Muhadjir di Kantor kemendibud, Jakarta Pusat, Senin (26/03/2018)