Made Supriatma
Peneliti Politik dan Militer

Surplus Jenderal dan Kolonel: Bagaimana Mengatasinya?

15 Februari 2019
Dibaca Normal 4 menit
Menjelang Pilpres 2019 ini, tiba-tiba muncul isu banyaknya perwira tinggi dan menengah TNI—jenderal dan kolonel—yang tidak memiliki jabatan (non-job). Persoalan ini tidak hanya menghinggapi TNI. Kabarnya, fenomena yang sama juga terjadi di kepolisian.

Persoalan manajemen personil TNI yang dulunya misterius itu sekarang muncul ke permukaan. Publik jadi tahu bahwa TNI/Polri mengalami surplus perwira. Artinya, jumlah perwira yang ada melebihi jumlah posisi yang tersedia.

Data per Pebruari 2018 menunjukkan bahwa TNI kelebihan jenderal sebanyak 141 orang. Dari jumlah itu, ada 63 jenderal AD, 45 dari AL, dan 37 orang dari AU. Jumlah kelebihan kolonel juga sangat tinggi, yakni 790 orang, dengan rincian sebanyak 469 kolonel AD, 214 dari AL, dan 140 dari AU.

Untungnya, isu ini tidak (atau belum?) dipolitisasi. Sekalipun saya mendengar bahwa para perwira mulai menggerutu di belakang. Mereka belum berani membicarakannya secara terbuka. Para politisi pun, termasuk mereka yang mantan tentara, memilih untuk diam dan tidak mengekspoitasinya sebagai isu politik.


Ini adalah isu sensitif karena menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Namun, masyarakat berhak bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Di mana letak kesalahannya? Bagaimana memperbaikinya?

Para perwira yang tidak memiliki jabatan ini dijadikan staf khusus. Para kepala-kepala staf dari masing-masing Angkatan (AD, AL, AU) semuanya memiliki staf-staf khusus, yang sesungguhnya menganggur.

Surplus perwira tinggi dan menengah ini bukan sesuatu yang baru. Ia sudah terjadi pada masa pemerintahan SBY. Seorang pengamat mencatat bahwa selama periode kedua pemerintahan SBY, sedikit sekali perwira yang naik jenjang kepangkatannya. Sebagian besar mereka hanya dirotasi secara horizontal.

Banyak hal sudah dilakukan untuk mengatasinya namun belum berhasil menuntaskannya. Bahkan semakin hari masalahnya tampak semakin parah.

Pemerintah berusaha menyelesaikannya dengan menciptakan jabatan-jabatan baru. Sejak jaman SBY, struktur organisasi TNI diperluas. Tipe Korem dispesifikasi menjadi A dan B. Komandan Korem Tipe A dijabat oleh Brigjen.

Jenjang kepangkatan untuk suatu jabatan juga dinaikkan. Misalnya, asisten Pangkostrad yang sebelumnya dijabat kolonel sekarang dijabat brigadir jenderal.

Selain itu, jumlah kesatuan tempur TNI juga ditambah. Penambahan ini dilakukan dengan penciptaan beberapa brigade baru, terutama di Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Selain itu terlihat juga usaha menempatkan perwira-perwira TNI di lembaga-lembaga yang masih berkaitan dengan kemiliteran seperti BIN, BNPT, Wantanas, Basarnas, dan lain sebagainya.

Tidak itu saja. Di bawah Presiden SBY ada terobosan membuat Universitas Pertahanan. Lembaga ini juga diharapkan mampu menyerap surplus perwira ini.

Di bawah Presiden Jokowi, tidak terlihat ada terobosan baru untuk mengatasi masalah ini. Staf-staf khusus tetap dipertahankan. Jumlah perwira yang menjadi staf khusus pun bukannya berkurang malah semakin membengkak.

Administrasi Presiden Jokowi juga berusaha menciptakan jabatan-jabatan baru untuk menyerap perwira tanpa jabatan ini. TNI-AD menambah sekitar 60 jabatan untuk menyerap para perwira yang menganggur.

Jokowi memperluas kebijakan peningkatan status Korem. Jika sebelumnya status Korem Tipe A hanya dibuat untuk daerah-daerah yang strategis dari sisi keamanan maka kini Korem Tipe A diperluas di kota-kota besar.

Selain itu, TNI-AD juga memperbanyak kesatuan teritorialnya. Pembentukan Kodam XVIII/Kasuari di Manokwari misalnya memperlihatkan kecenderungan itu. Juga akan dibentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Lembaga ini akan dipimpin jenderal bintang tiga, wakilnya bintang dua, dan enam asisten berbintang satu.

Hal yang paling kontroversial adalah ketika administrasi Jokowi juga berencana mempekerjakan para perwira ini di lapangan sipil. Ini mengingatkan orang pada jaman Orde Baru di mana perwira-perwira militer ‘dikaryakan’ untuk menduduki jabatan-jabatan sipil.

Namun langkah ini pun tidak mampu mengurangi surplus perwira yang terlanjur tinggi itu. Surplus ini juga membawa arah TNI ke postur pertahanan yang makin gemuk. Jika pada tahun 1980-an, Pangab Jenderal L.B. Moerdani berusaha meramping postur militer Indonesia, sekarang terjadi adalah kebalikannya, yakni proliferasi (pemekaran) organisasi TNI.

Konsekuensi terpenting dari proliferasi ini adalah membengkaknya anggaran militer. Selain itu, rantai birokrasi di dalam militer juga menjadi lebih panjang. Ini tentu juga akan mempengaruhi rantai komando, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kecepatan reaksi militer kita jika negara terancam bahaya.

Surplus perwira ini juga akan berpengaruh terhadap korps perwira itu sendiri. Mobilitas vertikal mereka mandeg. Mereka hanya bertukar jabatan (rotasi) dengan jenjang kepangkatan yang tetap. Hampir bisa dipastikan bahwa ketidakpuasan di kalangan perwira pun akan meningkat.

Belum lagi jika perwira-perwira ini melihat bahwa karir mereka ternyata ditentukan oleh politik. Artinya, karir mereka moncer hanya jika mereka memiliki koneksi dengan politikus. Dengan sendirinya para perwira akan mencari jalur politik dan pada akhirnya menjadi terpolitisasi. Di banyak negara, politisasi korps perwira seringkali menjadi undangan untuk melakukan kudeta.

Mengapa ini semua terjadi?

Banyak pihak menuding bahwa UU Nomor 34 Tahun 2004 adalah biangnya. Undang-undang ini memperpanjang usia pensiun perwira TNI dari 55 ke 58 tahun. Penundaan usia pensiun ini jelas membuat jumlah perwira menumpuk.

Penyebab lain adalah akibat dihapusnya kekaryaan dalam TNI. Postur personil TNI/Polri saat ini dirancang pada masa Orde Baru. Pada saat itu, proyeksinya mengandaikan bahwa para perwira TNI/Polri dibutuhkan untuk kekaryaan. Asumsinya: TNI masih akan melakukan Dwifungsi—sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan politik.

Di bawah Dwifungsi, ABRI (istilah untuk TNI/Polri pada saat itu) mengkaryakan perwira-perwiranya di jabatan politik dan pemerintahan. Kita tahu bahwa ABRI saat itu duduk di berbagai lembaga legislatif dan eksekutif serta di dalam birokrasi pemerintahan. Setelah Orde Baru runtuh, tidak ada lagi anggota TNI/Polri yang ditugaskan untuk kekaryaan. Doktrin TNI berubah, Dwifungsi dicabut, dan kekaryaan ditiadakan.


Ketika Reformasi dimulai, organisasi-organisasi masyarakat sipil menuntut dihapuskannya organisasi territorial TNI-Angkatan Darat. Tuntutan ini mendapatkan resistensi dari pihak TNI-AD. Tidak banyak yang menyadari konsekuensi penghapusan struktur teritorial ini dari sisi personel TNI. Betapa banyak personel yang harus menganggur jika struktur teritorial dihapuskan.

Tidak salah kalau dikatakan bahwa masalah surplus perwira menengah dan tinggi di dalam TNI/Polri ini adalah masalah struktural dalam tubuh organisasi TNI. Harus diakui bahwa masalah ini muncul tidak semata karena kesalahan manajemen personil TNI. Ia muncul karena perubahan politik.

Namun, tampaknya dua pemerintahan yang berkuasa sejak diberlakukan UU Nomor 34 Tahun 2004,yakni administrasi pemerintahan SBY dan Jokowi, membiarkan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Tidak terlihat ada inovasi kebijakan untuk mengatasi inflasi jenderal dan kolonel ini.

Tanda-tanda bahwa persoalan ini menggawat sudah tampak. Beberapa perwira terbaik sudah meninggalkan TNI karena berbagai alasan. Pada 2016, Mayor Inf. Agus Harimurti Yudhoyono, putra presiden SBY memutuskan untuk pensiun dini dari TNI.

Agus Harimurti adalah lulusan terbaik angkatannya. Namun juga sangat terdidik dan lulus dari berbagai institusi pendidikan terbaik di dunia ini. Selain oportunisme politik, langkah Mayor Agus Harimurti itu juga bisa juga dibaca sebagai tanda bahwa yang bersangkutan tidak yakin masa depannya ada pada TNI.

TNI sudah menanamkan investasi yang luar biasa besar untuk mendidik perwira semacam Agus Harimurti. Jika perwira-perwira ini memutuskan untuk keluar dari TNI sebelum waktunya maka hal itu harus dianggap sebagai kerugian investasi. Brain drain dalam TNI menyangkut eksistensi negara.

Perlu Disipilkan

Lalu, bagaimana mengatasinya?

Saya kira semua kebijakan yang sudah diambil belum ada yang menyasar penyelesaian yang tuntas. Semua kebijakan ini hanya tambal sulam dan menunda agar surplus perwira ini tidak menjalar kemana-mana, terutama ke masalah politik.

Bila masalah ini berkelanjutan, sulit sekali untuk tidak membuat para perwira ini tidak terkontaminasi pada politik. Bila karir seorang perwira ditentukan oleh koneksi politik yang dia miliki—entah karena orang tua, saudara kandung, mertua, kawan angkatan atau ikatan primordial—maka hampir mustahil bagi perwira ini untuk tidak berpolitik. Bukan tidak mungkin juga seorang perwira mengikuti paham radikal jika itu dipandang bisa menguntungkan karirnya.

Surplus perwira hanya bisa diatasi dengan menangani surplus itu sendiri. Artinya, para pembuat kebijakan militer harus mulai berpikir tentang mensipilkan sebagian perwira. Kasarnya, ini berarti mengeluarkan mereka dari dinas militer lebih dini dari seharusnya.

Pemerintah harus memberikan kompensasi untuk para perwira hendak disipilkan. Selain itu, para perwira ini harus disiapkan lewat program asistensi (pendampingan). Kehidupan sipil seorang bekas perwira harus lebih baik daripada sebelumnya.


Mengingat sulitnya saringan memasuki Akademi Militer, hampir pasti para perwira adalah aset terbaik bangsa ini. Mengapa TNI tidak bekerjasama dengan beberapa sekolah bisnis dan kalangan swasta agar mau menerima para perwira ini pada level manajerial perusahan-perusahan mereka? Saya yakin, perusahan akan menghargai mereka secara layak setelah sebelumnya dilakukan pendidikan peralihan secukupnya.

Indonesia memiliki sekolah-sekolah manajemen dan bisnis yang cukup baik. Sebuah crash program dengan sekolah-sekolah ini akan cukup mempersiapkan para perwira ini ke dalam dunia sipil. Selain itu harus dirancang program untuk mendampingi mereka memasuki dunia perusahan.

Program ini harus mempersiapkan para perwira untuk kehidupan sipil yang lebih baik. Program semacam ini juga akan menghapus citra bahwa perwira purnawirawan hanya berguna untuk menjadi komisaris perusahan, yang artinya seringkali hanya menjadi centeng perusahan.

Program ini harus menciptakan para purnawirawan yang profesional sama seperti mereka adalah tentara yang profesional. Mereka tetap akan menjadi aset terbaik bangsa ini sekalipun dalam dunia sipil.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.