tirto.id - Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, bakal memutuskan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) pada 20 Oktober 2024 mendatang. Pembentukan badan ini diklaim untuk menggenjot tax ratio atau rasio pajak.
Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pembentukan badan itu saat ini masih sebatas wacana. Ia menyebut pihaknya masih melakukan kajian mendalam seraya melihat penerimaan negara saat ini.
"Sejauh ini Badan Penerimaan Negara itu masih dalam wacana, diskusi, masih dalam kajian-kajian yang mendalam. Karana kita juga akan mencoba melihat proyeksi penerimaan tahun ini," kata Dasco saat dihubungi Tirto, Kamis (17/10/2024) malam.
Dasco mengatakan, pihaknya juga mempelajari kendala apa saja yang dihadapi Indonesia ihwal penerimaan negara. Hal itu, jelas dia, perlu dilakukan guna menjadi pertimbangan apakah perlu membentuk Badan Penerimaan Negara.
"Bahwa kemudian itu ada yang kemudian mau menentukan penerimaan negara mau menjadi satu badan, kementerian atau kemudian di kementerian keuangan dioptimalkan kinerja dan tugasnya di bagian penerimaan negara, masih kita diskusikan," tutur Dasco.
Dasco mengatakan, wacana pembentukan badan itu muncul karena Prabowo ingin penerimaan negara harus lebih besar dari saat ini. Oleh karena itu, semua penerimaan negara perlu diakomodasi dengan baik lewat wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara tersebut.
"Apakah itu dibentuk badan, masih berupa rencana yang masih dikaji itu. Lihat nanti tanggal 20, karena pada saat ini masih dalam diskusi-diskusi yang mendalam," tutup Dasco.
Dalam proses pembentukan Badan Penerimaan Negara, Prabowo disebut akan memisahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak. Prabowo bakal merombak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran.
Sementara itu, Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS), Anggawira, mengatakan adanya integrasi antar lembaga yang berbeda ini memerlukan proses mulai dari waktu, koordinasi, dan penyesuaian birokrasi yang tidak sederhana.
“Ada kekhawatiran bahwa proses ini justru akan memperlambat kinerja penerimaan negara dalam jangka pendek,” katanya dalam keterangan resminya saat dikonfirmasi Tirto, Jumat (18/10/2024).
Lebih lanjut, Anggawira mengatakan bahwa pemerintah mungkin melihat bahwa lembaga terdahulu atau yang sudah ada, masih cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Lembaga yang sudah ada yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
“Sehingga daripada membentuk badan baru, pemerintah kemungkinan lebih memilih untuk meningkatkan kinerja dan sinergi antar instansi yang ada, baik dari sisi teknologi, digitalisasi, maupun peningkatan sumber daya manusia,” ucapnya.
Di tengah transisi pemerintahan dan tantangan ekonomi yang dihadapi, sambungnya, Prabowo mungkin memiliki fokus utama yakni menjaga stabilitas fiskal dan penerimaan negara.
“Pembentukan BPN bisa dianggap sebagai langkah yang memerlukan peninjauan ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini,” jelas Anggawira.
Sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara dengan tujuan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) yang bagai jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir. Badan atau kementerian itu katanya merupakan gabungan gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
