tirto.id - Debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024 rampung digelar Rabu (16/10/2024) malam. Debat itu diikuti dua paslon Pilkada Banten 2024, yakni Calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut 1, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut 2, Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Dalam debat perdana dengan tema 'Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Akselerasi Pembangunan Berkeadilan di Provinsi Banten' itu sempat berlangsung panas di beberapa segmen. Dimyati, yang pernah dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak karena kasus pelecehan seksual, terang-terangan menyerang Airin. Politikus PKS ini secara tidak langsung mengatakan Airin tidak sanggup menjadi gubernur karena berjenis kelamin perempuan.
Hal ini terjadi saat Dimyati menjawab pertanyaan dari Ade terkait kasus kekerasan perempuan. Menurut Dimyati, perempuan merupakan makhluk spesial dan harus dilindungi. Oleh karena itu, perempuan dinilai tak perlu diberikan beban berat. Ia pun menyinggung menjadi seorang gubernur sebagai hal yang terlalu berat bagi perempuan.
"Wanita itu harus mendapatkan perhatian karena memang wanita itu spesial. Maka, kita harus melindungi wanita. Oleh sebab itu, wanita itu jangan dikasih beban berat, apalagi jadi gubernur, itu berat. Maka, laki- laki lah harus membantu memaksimalkan bagaimana Banten ini maju," sebut Dimyati dalam debat yang berlangsung Rabu (16/10/2024).
Mendengar pernyataan Dimyati, Airin hanya tersenyum. Airin juga tak memberikan pernyataan apapun terhadap pernyataan Dimyati.
Terlepas dari meremehkan Airin, Dimyati menyatakan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dihukum seberat-beratnya, jika memang terbukti melakukan kekerasan.
Di satu sisi, ia berjanji untuk menyekolahkan anak perempuan hingga sekolah tinggi.
Visi-misi paslon
Dua paslon Pilkada Banten 2024 mengusung visi yang hampir serupa. Airin-Ade membawa visi Banten Maju Bersama sementara Andra-Dimyati membawa visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi.
Melalui visi-misi mereka, Airin-Ade berupaya mengatasi sejumlah hal seperti masalah birokrasi, akses pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Ketika memimpin, Airin mengaku ingin memperbaiki akses jalan Banten selatan dan utara. Perbaikan akses jalan diyakini dapat memengaruhi kehidupan sosial hingga ekonomi warga Banten.
”Banten banyak potensi. Strategis, dekat Jakarta, sumber daya alam kaya, kami selesaikan masalah birokrasi, dan aksesibilitas selatan dan utara,” tutur Politikus Partai Golkar tersebut.
Sementara itu, melalui visi-misinya, Andra ingin memperbaiki ketimpangan infrastruktur, konektivitas, pendidikan, hingga ekonomi di tanah Jawara.
”Teguh majukan Banten, keadilan dan pemerataan. Komitmen tidak mengkhianati rakyat, tidak korupsi. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan merata, dan mampu mendapatkan kehidupan yang layak,” kata Andra.
Menyoal pendidikan
Saat debat, Airin menilai akses terhadap pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Menurut perempuan yang pernah menjadi Wali Kota Tangerang Selatan dua periode ini, pendidikan dapat mengubah nasib anak-anak Banten ketika dewasa.
Oleh karena itu, Airin berjanji menciptakan sekolah vokasi di Banten dengan standar yang baik untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) siap bekerja. Melalui sekolah vokasi ini pula, Airin berharap angka pengangguran dapat diminimalisir.
”Pekerjaan rumah kita bersama adalah menciptakan sekolah vokasi yang baik dengan kualitas yang baik. Disandingkan dengan lapangan kerja, dengan konsep link and match, balai latihan kerja, dan lainnya, sehingga mengurangi angka pengangguran,” ucap dia.
Di satu sisi, Andra Soni mengakui bahwa berpendidikan merupakan langkah awal dari jalan menuju kebahagiaan seseorang. Ia menilai cara mengukur kebahagiaan adalah dengan melihat masyarakat dapat menerima akses pendidikan yang merata.
Oleh karena itu, Andra bersama Dimyati berjanji untuk menggratiskan biaya sekolah mulai SD-SMA/SMK. Tak cuma negeri, Andra berjanji biaya sekolah swasta turut digratiskan.
"Kita harus pastikan anak-anak memiliki akses yang cukup ke sekolah sebelum kita bicara tentang peningkatan kualitas pendidikan," ucap Andra.
Penanganan korupsi
Menurut Dimyati, keuangan Banten sejak awal berdiri kerap kali dibobol koruptor. Ia tidak segan-segan menyinggung soal Gubernur Banten yang tertangkap sebagai koruptor dalam debat. Perlu diketahui, salah satu Gubernur Banten pernah ditangkap dan terbukti korupsi di Banten. Gubernur tersebut tidak lain adalah Ratu Atut Chosiyah, kakak ipar dari Airin Rachmi Diany. Atut divonis bersalah karena terlibat kasus korupsi suap Pilkada Lebak yang juga menyasar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.
Selain itu, Atut juga disebut terlibat dalam korupsi alat kesehatan (alkes) yang terjadi di Kota Tangerang Selatan saat Airin menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Namun, Atut sudah bebas bersyarat dan bebas penuh pada 2026 mendatang. Oleh karena itu, Dimyati berharap tak ada lagi pejabat publik Banten yang terjerat kasus korupsi.
Dalam sesi tanya-jawab, Dimyati menanyakan kepada Ade bagaimana cara yang efektif agar Pemerintah Banten tak berkutat dalam kasus korupsi. Ade mengatakan, transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Banten harus dilakukan.
Proses transparansi harus berlangsung mulai perencanaan APBD hingga pelaksanaan program yang bersumber dana uang rakyat. Ade meyakini proses transparansi dan partisipasi publik akan mencegah praktik korupsi.
”Kalau sudah terbuka, semuanya tidak akan ada lagi orang yang akan korupsi,” ucap Ade.
Merespons pernyataan Ade, Dimyati mengatakan aparat penegak hukum harus secara ketat mengawal program-program pemerintah untuk mencegah praktik korupsi.
Tindakan pecundang
Analis politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menilai tindakan Dimyati yang menyinggung gender Airin merupakan tindakan yang tidak pantas. Sebab, Dimyati hanya bisa menonjolkan masalah jenis kelamin daripada program..
"Menurut saya, dengan menyerang gender dari lawan debat atau lawan di pemilu itu tindakan yang pecundang sekali [...] Karena tidak ada kelebihan lain yang bisa ditonjolkan kecuali menjadi laki-laki dan harus menang melawan perempuan. Itu jelas seksis kan," kata Kunto kepada Tirto, Kamis (17/10/2024).
Kunto menekankan, politik demokratis tidak perlu membeda-beda kan gender, ras, dan agama. Semua kembali pada kecakapan dalam memimpin daerah daripada berbicara gender.
"Pada akhirnya dalam politik yang demokratis harusnya tidak ada perbedaan antar-gender, ras, agama. Semua orang dinilai sama. Jadi, yang membedakan adalah kemampuannya," ucap dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
