Soal Status Tersangka Idrus Marham, Ketua KPK: akan Ada Konpers

Oleh: Mohammad Bernie - 24 Agustus 2018
Dibaca Normal 1 menit
Idrus Marham telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Sosial dan akan berkonsentrasi pada kasus hukumnya di KPK.
tirto.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo angkat bicara soal pengakuan mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang menyatakan bahwa dirinya sudah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1.

"Jadi gini, yang itu [pengakuan Idrus Marham] kami sebenarnya kedahuluan, jadi nanti sebenarnya [yang akan menyampaikan] Bu Basaria [Basaria Pandjaitan, pimpinan KPK] akan ada konpers [konferensi pers]," kata Agus Rahardjo di Gedung Penyangga KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (24/08/2018).

Meski begitu, Agus tidak menyebut kapan rencananya konferensi pers tersebut akan diselenggarakan. Selain itu, Agus pun masih enggan mengonfirmasi bahwa mantan Sekjen Partai Golkar tersebut sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

"Biarkan nanti yang mengumumkan, mengumumkan mengenai status Pak Idrus Marham. Biar nanti pengumuman saja," kata Agus.

Namun, ia membuka peluang konferensi pers akan dibuka pada hari ini. "Insyaallah," katanya.

Sebelumnya Idrus Marham telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (24/8). Politikus Partai Golkar itu akan berkonsentrasi pada kasus hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya kemarin, sudah dapat pemberitahuan penyidikan, yang namanya pemberitahuan penyidikan itu kan sudah statusnya tersangka," kata Idrus Marham di Istana Kepresidenan Jakarta (24/08/2018).

Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar ini juga mengaku telah meminta Presiden Jokowi segera mencari pengganti dirinya. Ia berharap menteri sosial yang baru dapat segera bekerja menyelesaikan persoalan kemiskinan di masyarakat.

"Saya minta ke presiden ini cepat-cepat saja ada pergantian," ujarnya

"Saya harap pengganti saya lebih baik."

Idrus juga memastikan pengunduran dirinya tidak akan mengganggu kinerja Kementerian Sosial. "Karena sistem tidak masalah. Jadi sistemnya ini bagaimana satu kesatuan bergerak dengan mekanisme yang ada perwujudan tanggung jawab kemanusiaan," katanya.


Baca juga artikel terkait KASUS SUAP PLTU RIAU 1 atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Alexander Haryanto
DarkLight