Sandiaga Pastikan Tak Ada Pelarangan Sepeda Motor di Sudirman

Oleh: Hendra Friana - 7 November 2017
Dibaca Normal 1 menit
Menurut Sandiaga, penataan lalu lintas di Jakarta harus berkeadilan dan tak boleh diskriminatif.
tirto.id -
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mewacanakan penutupan jalan Sudirman bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor. Menurutnya, penataan lalu lintas di Jakarta harus berkeadilan dan tak boleh diskriminatif.

Apalagi, kata dia, banyak usaha mikro kecil dan menengah yang menggunakan jalan Sudirman sebagai lintasan mereka. Jika ditutup, ia khawatir akan berdampak negatif bagi para pengusaha-pengusaha kecil tersebut.

"Kami memiliki data bahwa lebih dari 480 ribu UMKM di seluruh DKI yang menggunakan jalur itu untuk koneksinya dengan kegiatan UMKM terutama saat kegiatan makan siang tinggi sekali," ujar Sandi di Balai Kota Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).

Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga menyebut bahwa pengadaan Electronic Road Pricing (ERP) di Sudirman nantinya akan diterapkan pula untuk sepeda motor yang melintas di jalur tersebut.

"Lagi
dikaji dengan ERP yang jelas perintahnya Pak Anies bahwa motor untuk yang sekarang tidak akan ditambah, Sudirman maka dicari bagaimana solusinya," kata dia.

Wacana pelarangan sepeda motor di Sudirman pernah mencuat di masa pemerintahan Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Namun, rencana itu digagalkan lantaran infrastruktur serta transportasi publik yang ada belum mampu menunjang kebutuhan warga khususnya para pekerja yang menggunakan sepeda motor di Sudirman.

"Nanti kalau selesai, trotoar udah bagus, nanti kurir atau yang antar delivery, yang biasanya gunakan motor, jadi bisa pakai sepeda," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah, di Balai Kota waktu itu (7/9/2017).

Pembatalan larangan sepeda motor di Jalan tersebut juga tidak lepas dari maraknya ketidaksetujuan dan penolakan dari warga Jakarta.

Ribuan pengendara yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Sepeda Motor (GAMPAR) siap turun ke jalan menuntut Pemprov membatalkan kebijakan tersebut. Jika hal itu tidak dipenuhi, mereka berencana mengajukan gugatan class action.

Kebijakan ini juga dikritik oleh tokoh Katolik dan budayawan Indonesia Prof DR Franz Magnis Suseno dalam sebuah opini di harian Kompas beberapa waktu lalu. Dalam tulisannya itu Magnis menyampaikan, "melarang lima juta lebih pemakai motor menggunakan poros-poros utama lalu lintas di DKI tak kurang merupakan pernyataan perang terhadap masyarakat yang sederhana," ungkapnya melalui tulisan di kolom opini di koran Kompas.

Baca juga artikel terkait PELARANGAN SEPEDA MOTOR atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri