Indeks Uu Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Maxim Indonesia meminta Komisi V DPR RI segera memasukkan status kemitraan pengemudi ojek online (ojol) ke dalam RUU Lalu Lintas dan Anggutan Jalan.

Komisi V menilai, Revisi UU LLAJ juga diperlukan untuk mengakui keberadaan taksi dan ojek online.

Terlepas adanya kesepakatan damai, tapi bila aparat bersikap arogan dan melanggar kode etik, tetap harus diberi sanksi.

Persoalan dilematis soal taksi online dinilai bisa diatasi dengan cara merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Yang membuat kompleks dalam kasus kecelakaan kereta di Rawageni adalah status lahan perlintasan sebidang ilegal.

Kasus pengendara moge yang menabrak anak kembar memperlihatkan kondisi memprihatinkan dari segi perlindungan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki.

Pemerintah selama ini dinilai baru mengajak pemilik barang dan pengusaha angkutan barang soal penyelesaian truk ODOL.

Dinas Perhubungan DIY menunggu sosialisasi dari Kemenhub mengenai penerapan ketentuan larangan pengendara motor merokok yang tertuang dalam Permenhub 12/2019.

Ulah pengiring mobil jenazah memukuli kaca kendaraan yang merintangi perjalanan rombongannya terekam video dan disorot di media sosial. Polisi menegaskan tindakan itu bisa dikenai pidana.  

Mereka yang ketahuan melakukan Kiki Dance Challenge bakal ditilang dengan denda maksimal Rp 750 ribu.

“Dalam keseluruhan rapat sebelumnya, kita akan melakukan revisi UU Lalu Lintas,” kata Fary.