Indeks Uu Hpp

MK tolak uji materi UU HPP khususnya terkait kenaikan tarif PPN. Ini tertuang dalam putusan perkara bernomor 11/PUU-XXIII/2025.

Kenaikan PPN 12% adalah amanat UU HPP. Namun, kebijakan ini dinilai menjadi beban bagi kelas menengah. Lalu, apa solusinya?

Pajak karbon digaungkan sejak 2021, tapi sudah dua kali tertunda dan diperkirakan baru diberlakukan pada 2025. Apa kata para paslon?

Yustinus sebut PP 54/2023 merupakan bentuk penegasan prinsip ultimum remedium sebagai upaya terakhir penegakan hukum di bidang cukai.

Ditjen Pajak mencatat adanya tambahan penerimaan sebesar Rp4,2 triliun berkat kenaikan PPN selama Mei 2022.

Imbas kenaikan tarif PPN ini, Ajib memprediksi inflasi akan menjadi terdongkrak di kisaran 3,4 persen.

Keputusan menunda pemberlakuan pajak karbon sangat disayangkan apalagi pemerintah berkoar-koar ke negara lain per 1 April 2022 mulai diberlakukan.

14 peraturan menteri keuangan (PMK) ini mengatur tentang Pajak Pertambahan nilai (PPN) dalam UU HPP.

Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 5 persen berlaku untuk masyarakat berpenghasilan Rp0 hingga Rp60 juta.

Soal kenaikan PPN 11%, pemerintah dinilai menghadapi dilema. Sebab pada dasarnya, pajak mempunyai dua fungsi utama.

Pajak karbon akan diterapkan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan batas emisi pada sektor PLTU batu bara pada 1 April 2022.

Keringanan pembebasan PPh final di bawah Rp500 juta semestinya bisa mendorong sektor informal UMKM untuk masuk dalam sistem pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan setiap masyarakat yang memiliki NIK tidak otomatis langsung dikenakan pajak.

Kemenkeu klaim implementasi pajak karbon menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah melaksanakan kebijakan ini.

Pengamat pajak CITA Fajry Akbar sebut meski jumlah orang dengan penghasilan Rp5 miliar per tahun sedikit, tapi potensi penarikan pajaknya besar.

Kenaikan tarif PPN tahun depan dinilai akan semakin memperburuk daya beli masyarakat menengah bawah akibat terdampak COVID-19.