Indeks Tni

(Mantan) Tentara berkarya di dunia film. Mengapa tidak?

Masyarakat apatis karena selama ini perubahan kebijakan dan kelembagaan TNI lebih banyak didorong oleh kepentingan para elite TNI sendiri. Rakyat tak pernah didengar.

Polri mengklaim Satgas Tinombala sudah menemukan salah satu posko persembunyian kelompok MIT pimpinan Ali Kalora di Poso. 

Ombudsman RI menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mempertanyakan pihak-pihak yang keberatan dengan wacana TNI menduduki jabatan di kementerian.

Wapres JK mengatakan, hal tersebut adalah alternatif lain di samping rencana pemerintah memberikan subsidi pembiayaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.

Panglima TNI ingin menyerap surplus tentara dengan cara memberi mereka tugas ke berbagai kementerian dan lembaga.

"Tentara kan tidak ada yang berpolitik, jadi ya harus profesional, harus dijaga itu [netralitas]," kata Menteri Pertahanan.

Kementerian Pertahanan masih membahas surat dari Panglima TNI terkait penempatan anggota TNI aktif di kementerian.

Beberapa kawan dekat Prabowo Subianto zaman di Akabri belakangan jadi jenderal.

Argo menjelaskan, pengamanan debat pilpres nanti akan dibagi menjadi tiga ring atau bagian.

Surplus perwira: salah satu warisan buruk Dwifungsi ABRI era Orde Baru.

Soal razia buku kiri oleh aparat militer, Agus Widjojo bilang TNI melintasi batas kewenangan TNI. "Itu menakutkan," katanya.

Mayoritas perwira yang berseberangan dengan tentara pusat—dan membangun Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia—adalah didikan Jepang.

Menurut Fahri Hamzah, Indonesia perlu mengembangkan armada militer non-perang. Hal itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi surplus perwira TNI.

Imbas jika perwira TNI masuk ranah sipil, menurut Fahri, adalah akan berpotensi menimbulkan konflik di internal lembaga tersebut.

Pelibatan personel TNI dalam lembaga-lembaga negara yang berkarakter sipil dianggap akan merusak kualitas demokrasi.

Imparsial mengkritik keras rencana Presiden Jokowi dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mempekerjakan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara.

Rencana distribusi TNI ke kementerian memunculkan kekhawatiran atas kebangkitan orde baru (orba), karena lekat dengan konsep dwifungsi ABRI yang kini bisa jadi multifungsi TNI.

KNIL punya sistem kenaikan pangkat yang tidak segampang TNI. Setelah dinas lebih dari 10 tahun baru bisa jadi kapten, sementara di TNI 8 tahun saja.

Presiden Jokowi jangan sampai menyetujui wacana dan rencana revisi tersebut lantaran itu merupakan langkah mundur dalam proses reformasi TNI