Indeks Tni

Sisriadi mengatakan lembaga-lembaga yang ada di TNI telah mempersiapkan prosedur operasional dalam melakukan netralitas Pilpres 2019.

Rencana mendistribusikan perwira TNI aktif ke kementerian dan lembaga negara
sama saja menangani masalah dengan memunculkan masalah baru.

Komisi I menolak rencana penempatan perwira aktif TNI di Kementerian. Penolakan serupa juga datang dari Komisi II dan Kepala BKN.

TNI mengklaim sudah menerima perintah dari Jokowi agar menangkap penyebar paham komunisme untuk diproses secara hukum.  

Kenangan dan harapan para purnawirawan menghabiskan masa tua dengan uang pensiun yang pas-pasan.

Postingan video dengan keterangan teks provokatif di akun instagram @tni_indonesia_update dihapus setelah mendapat sorotan publik.

"Sebaiknya para PKI dan Generasi PKI baru serta para pemuda pemudi kritis di garis kiri. Dikumpulkan dalam satu gudang kemudian dijadikan sasaran tembak oleh Leopard," tulis akun @tni_indonesia_update.

Akun media sosial resmi TNI tertera di laman Tni.mil.id, yakni @PuspenTNI (Instagram), @Puspen_TNI (Twitter), Puspen TNI (YouTube), dan Pusat Penerangan TNI (Facebook).

Setidaknya ada dua masalah yang muncul jika TNI 'masuk' kementerian/lembaga: Pertama, mengkhianati amanat reformasi; kedua bisa memicu konflik dengan PNS yang membangun karier dari nol.

Ahmad Riza Patria tidak sepakat dengan usulan penempatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Komisi II itu menilai usulan Panglima TNI tersebut bisa memicu masalah.  

Wacana Panglima TNI untuk merevisi UU TNI dalam hal perwira tinggi mengisi pos di kementerian dinilai sebagai hal yang tidak logis.

Dalam Rapat Pimpinan TNI 2019, tiga hal yang dibahas adalah menyukseskan pemilu 2019, operasi penegakan hukum di Papua, dan kerawanan bencana.

Demi meredam konflik yang terjadi di daerah rawan, TNI akan melakukan operasi pendekatan secara psikologis.

Panglima TNI menyatakan akan mendorong penempatan perwira aktif di sejumlah kementerian dan lembaga. 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan mendukung rencana pemerintah mengajukan revisi ketentuan batas usia prajurit TNI setingkat Tamtama dan Bintara. 

Effendi mengatakan, usia 53 tahun terlalu lama berkarir bagi seorang militer. Menurutnya, sebaiknya tentara diberikan pensiun pada usia 48 tahun.

60 jabatan baru adalah taktik baru untuk menyerap surplus tentara. Di samping itu, dinilai bisa bikin untung Jokowi secara politik.

Pengamat militer Aris Santoso menilai upaya penambahan jabatan atau memperpanjang masa pensiun TNI ini bukan sebagai manuver Jokowi mencari suara menjelang Pilpres 2019.

Rencana Presiden Jokowi merevisi UU TNI terkait umur pensiun prajurit setingkat bintara dan tamtama dari 53 tahun ke 58 tahun dinilai sebagai lobi dari para Jenderal TNI untuk membujuk Jokowi.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan pemetaan indeks kerawanan pemilu penting untuk mengatasi potensi kerawanan dalam waktu enam bulan ke depan.