Indeks Tkdn 100 Persen

Reformasi TKDN terutama ditujukan pada tata cara perhitungan skor TKDN yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat.

Dalam perjalanannya, perusahaan juga harus memperhatikan nilai TKDN. Dari 40 persen harus secara bertahap naik menjadi 60 persen besaran nilai TKDN.

Kemenperin sebut pembebasan TKDN sepenuhnya akan membuat industri dalam negeri semakin kalah saing.

Diketahui pembebasan ketentuan TKDN yang diberikan pemerintah kepada Amerika Serikat (AS) tidak untuk seluruh sektor.

Kebijakan TKDN tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan industri komponen lokal.

Pemerintah dinilai perlu menyusun kebijakan khusus bagi investor yang sudah mematuhi aturan TKDN, untuk hindari protes dari negara lain.

Kebijakan ini pun berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam lingkungan industri (playing field) antara pelaku usaha lokal dan asing.

Kendati begitu, Airlangga tidak merinci sektor-sektor apa saja yang akan dibebaskan dari TKDN.

Ini menjadi salah satu upaya Perseroan untuk mengembangkan produk-produk hilirisasi baja.

Pemerintah masih melakukan pembahasan terkait daftar komoditas apa saja yang dibebaskan dari kewajiban TKDN.

Kemenperin mengupayakan penyederhanaan proses pengurusan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk industri kecil dalam 5 hari.

Menperin sebut ada lebih dari Rp1.000 triliun potensi belanja barang dan modal baik di pusat maupun daerah yang bisa genjot pembelian produk dalam negeri.

Kebaradaan holding Defend ID dinilai positif. Namun, ambisi Jokowi soal industri pertahanan dengan 100 persen TKDN adalah hal yang sulit terealisasi.