Indeks Tembakau

Kemenkes menegaskan bahwa Omnibus Law RUU Kesehatan tidak menyetarakan tembakau sama dengan narkotika.

Komunitas Kretek menyebutkan penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan dinilai mengada-ada.

Pemerintah Indonesia belum mampu mengambil sikap tegas layaknya Australia untuk membatasi konsumsi rokok elektrik mengingat tembakau adalah sektor kritikal.

YLKI melihat ada sinyal kuat bahwa pasal yang mengatur produk adiktif akan dihilangkan atau dihapuskan dari RUU Kesehatan.

Firman sebut penyamarataan tembakau dengan narkotika dan psikotropika merupakan usul dari Kementerian Kesehatan.

Nadia sebut risiko kesehatan akibat merokok membuat penduduk produktif banyak yang tak sehat dan buat angka harapan hidup rendah.

Pernyataan Kemenkes soal pengelompokan tembakau dan alkohol sebagai zat adiktif di UU Kesehatan saat ini dinilai mengandung disinformasi.

Kontroversi olahan tembakau sebagai zat berbahaya sama dengan narkotika dalam RUU Kesehatan mengesankan negara seolah ditekan kemauan asing.

Jubir Kemenkes Mohammad Syahril memastikan perlakuan tembakau dan alkohol sebagai zat adiktif berbeda dengan narkotika yang terdapat pelanggaran pidana.

Tembakau disetarakan dengan zat adiktif seperti narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol dalam draf RUU Kesehatan.

Inflasi pada Maret 2023 terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,35 persen dan andil 0,09 persen.

Sejak 2005, Sampoerna telah berinvestasi lebih dari 6,1 miliar USD di Indonesia.

APTI juga menilai revisi PP 109/2012 bakal berimbas terhadap berkurangnya pendapatan.

Terdapat 120 juta anggota NU yang menggantungkan hidupnya dari tembakau, mulai dari usaha pengembangan ekonomi pengusaha kecil hingga buruh dan petani.

INDEF meminta agar pemerintah tetap menjaga pertumbuhan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang sedang dalam masa pemulihan.

AMTI menilai revisi PP 109/2012 akan mengancam keberlangsungan mata rantai industri tembakau.

FSP RTMM-SPSI menolak revisi PP 109/2012 dilakukan pemerintah.

Sejarah pembangunan jalur kereta api di Sumatra Utara terkait erat dengan perkebunan tembakau di Deli.

Perokok anak masih banyak di Indonesia. Kini Indonesia serius ingin meredamnya dengan wacana pelarangan penjualan rokok ketengan.

AMTI meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan untuk merevisi PP 109/2012 sebab aturan itu dinilai masih relevan.