Indeks Tembakau

Produk minuman beralkohol bahkan dinilai memiliki aturan lebih tegas dibandingkan produk tembakau.

Kenaikan CHT tidak akan secara langsung menekan pelaku industri karena ada dana bagi hasil dan sejatinya banyak petani yang sudah beralih ke tanaman lain.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan bahaya tembakau bagi tubuh.

Komunitas Perokok Bijak menilai pasal 154 dalam RUU Kesehatan perlu dievaluasi pemerintah.

Kemenkes menegaskan bahwa Omnibus Law RUU Kesehatan tidak menyetarakan tembakau sama dengan narkotika.

Komunitas Kretek menyebutkan penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan dinilai mengada-ada.

Pemerintah Indonesia belum mampu mengambil sikap tegas layaknya Australia untuk membatasi konsumsi rokok elektrik mengingat tembakau adalah sektor kritikal.

YLKI melihat ada sinyal kuat bahwa pasal yang mengatur produk adiktif akan dihilangkan atau dihapuskan dari RUU Kesehatan.

Firman sebut penyamarataan tembakau dengan narkotika dan psikotropika merupakan usul dari Kementerian Kesehatan.

Nadia sebut risiko kesehatan akibat merokok membuat penduduk produktif banyak yang tak sehat dan buat angka harapan hidup rendah.

Pernyataan Kemenkes soal pengelompokan tembakau dan alkohol sebagai zat adiktif di UU Kesehatan saat ini dinilai mengandung disinformasi.

Kontroversi olahan tembakau sebagai zat berbahaya sama dengan narkotika dalam RUU Kesehatan mengesankan negara seolah ditekan kemauan asing.

Jubir Kemenkes Mohammad Syahril memastikan perlakuan tembakau dan alkohol sebagai zat adiktif berbeda dengan narkotika yang terdapat pelanggaran pidana.

Tembakau disetarakan dengan zat adiktif seperti narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol dalam draf RUU Kesehatan.

Inflasi pada Maret 2023 terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,35 persen dan andil 0,09 persen.

Sejak 2005, Sampoerna telah berinvestasi lebih dari 6,1 miliar USD di Indonesia.

APTI juga menilai revisi PP 109/2012 bakal berimbas terhadap berkurangnya pendapatan.

Terdapat 120 juta anggota NU yang menggantungkan hidupnya dari tembakau, mulai dari usaha pengembangan ekonomi pengusaha kecil hingga buruh dan petani.

INDEF meminta agar pemerintah tetap menjaga pertumbuhan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang sedang dalam masa pemulihan.

AMTI menilai revisi PP 109/2012 akan mengancam keberlangsungan mata rantai industri tembakau.